Unduh Aplikasi

Karena Farid Nyak Umar Tak Berkantor di Senayan

Karena Farid Nyak Umar Tak Berkantor di Senayan
Ilustrasi: https://www.audubon.org

SIKAP Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan yang terus mengobral aturan melabrak upaya pemberantasan korupsi nyaris membuat masyarakat apatis. Setelah menggolkan calon bermasalah sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR mengeluarkan revisi Undang-Undang KPK dan revisi Undang-Undang KUHP.

Dalam revisi UU KPK, DPR mengubah pasal-pasal penting yang selama ini menjadi senjata untuk melumpuhkan para koruptor. Termasuk upaya memberangus Novel Baswedan, penyidik senior di KPK, yang getol menangkap koruptor kakap, mulai Nazaruddin, bekas bendahara Partai Demokrat; dan Setya Novanto, bekas Ketua Partai Golkar.

DPR juga membuka ruang pengurangan hukuman terhadap para koruptor saat merevisi UU KUHP. Dan yang paling celaka, DPR menghidupkan kembali pasal karet penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, persis seperti yang terjadi pada masa Presiden Suharto.

Pemerintah dan DPR sepertinya bersepakat untuk menjalankan politik oligarki. Tak ada ideologi. Yang ada hanya kepentingan bersama. Kiprah KPK dan upaya pemberantasan korupsi sepertinya benar-benar membuat kelabakan para koruptor sehingga mereka harus berkompromi untuk melemahkan KPK, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, dari berbagai sisi.

Namun hendaknya hal itu tidak terjadi di Banda Aceh. Penunjukan Farid Nyak Umar oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh harusnya menjadi alat rakyat untuk mengontrol pemerintahan Aminullah Usman dan Zainal Arifin. Bukan karena dikalahkan Aminullah pada pemilihan wali kota lalu. Tapi karena masyarakat Banda Aceh butuh wakil rakyat sungguhan. 

PKS dan partai-partai di DPRK Banda Aceh tidak boleh terjebak dalam politik bagi-bagi kue, seperti yang tengah dipertontonkan para politikus di Jakarta. Mereka nyaris tak memiliki nasionalisme, apalagi sikap kenegarawanan. Alih-alih mendorong demokrasi Indonesia, yang dalam dekade terakhir dianggap semakin dewasa, mundur jauh ke belakang.

PKS dan partai-partai di DPRK Banda Aceh harus mampu mendorong agar roda pemerintahan di Banda Aceh berjalan dengan baik, tidak neko-neko. Mengontrol dan mengkritik pemerintah kota. Termasuk mendengarkan keluhan masyarakat, dari berbagai golongan, untuk diperjuangkan. Menjadi suara rakyat. Bukan hanya golongannya.

PKS dan partai-partai di DPRK, harus berani beroposisi. Mereka harus menjaga akal sehat dan mental sehat masyarakat. Dengan demikian, kemenangan dan amanah yang diberikan benar-benar dijalankan. Masyarakat tak butuh wakil yang sibuk mencitrakan diri, apalagi yang memanipulasi masyarakat dengan pura-pura bekerja. 

iPustakaAceh

Komentar

Loading...