Unduh Aplikasi

Kapolda Berganti, Dugaan Korupsi Beasiswa Bertahan

Kapolda Berganti, Dugaan Korupsi Beasiswa Bertahan
Ilustrasi: satupena.

KEPOLISIAN Daerah Aceh boleh saja berganti pemimpin. Namun kasus dugaan korupsi dana beasiswa di Pemerintah Aceh seperti tak tersentuh. Padahal, sejumlah bukti telah diterima oleh kepolisian. Bahkan, sebenarnya, laporan dari Inspektorat Aceh terkait dugaan korupsi ini bisa dijadikan kunci untuk membuktikan dugaan kejahatan tersebut.

Dalam temuan Inspektorat Aceh, terungkap bahwa para penerima bantuan, yang tengah menempuh pendidikan di berbagai jenjang pendidikan tinggi, menerima beasiswa atas usulan 24 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ada juga yang mengajukan permohonan secara mandiri.

Dalam laporan inspektorat disebutkan bahwa jumlah penerima yang diusulkan dewan mencapai 852 usulan dewan. Terdapat 86 penerima yang mengajukan permohonan secara mandiri. Saat diverifikasi oleh LPSDM, mahasiswa yang layak menerima beasiswa hanya 803. Saat itu, mereka tengah menempuh pendidikan di jenjang D3, D4, S1, S2, dam S3, serta dokter spesialis. Mereka tersebar di lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa bantuan yang disalurkan mencapai Rp 19,8 miliar kepada 803 mahasiswa. Namun hasil konfirmasi terhadap 197 mahasiswa penerima, total uang yang disalurkan hanya Rp 5,2 miliar. Sementara Rp 1,1 miliar menguap.

Ada empat modus pemotongan yang dilakukan, yakni dana buku rekening dan ATM penerima dikuasai oleh penghubung, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa, mahasiswa penerima mentransfer uang mereka terima kepada penghubung, dan penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada penerima beasiswa tersebut, uang beasiswa mereka dipotong dalam jumlah variatif, antara Rp 7 juta hingga Rp 28 juta. Bahkan salah seorang mahasiswa mengaku memberikan uang tersebut kepada penghubung di kompleks perumahan anggota DPR Aceh.

Inspektorat Aceh juga mendapati sejumlah permasalahan, seperti bantuan pendidikan disalurkan tanpa kerja sama dengan rektorat dan lembaga penyelenggara pendidikan, mahasiswa menerima bantuan pendidikan duplikasi dengan sumber lain, bantuan pendidikan tidak sepenuhnya digunakan untuk mendukung penyelesaian studi, penerima bantuan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima, dan penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Publik tentu tak perlu meragukan komitmen Kepolisian Daerah Aceh untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan ini. Tapi publik juga berhak menanyakan mengapa kasus ini tidak berkembang. Minimal kasus ini dibawa ke meja hijau untuk membuktikan tuduhan terhadap ke-24 anggota dewan tersebut, seperti yang disampaikan oleh mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut pengungkapan kasus ini di depan kantor Polda Aceh, kemarin.

Agar tak ada fitnah terhadap anggota dewan tersebut, maka kepolisian harus memberikan kepastian bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh politikus, baik yang tidak lagi menjabat atau masih menjabat di DPR Aceh saat ini. Penuntasan kasus ini juga menjadi bukti bahwa kepolisian tidak gentar dalam menegakkan kebenaran, terutama saat berhadapan dengan sumbu-sumbu kekuasaan.

Komentar

Loading...