Unduh Aplikasi

Kapasitas Pemerintah, Pandemi, dan Kerusuhan Sosial

Kapasitas Pemerintah, Pandemi, dan Kerusuhan Sosial
Human Hamid. Foto: For AJNN

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Gempa besar tektonik pandemi Covid-19 yang telah menjalar ke seluruh muka bumi telah menempatkan pemerintah dan masyarakat pada situasi bertahan, sembari mencari cara mengalahkannya. Menurut catatan sejarah, disamping kematian terdapat berbagai kejadian yang menceritakan berbagai goncangan, mulai dari kegaduhan sosial, kekerasan, perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, dan bahkan tumbangnya imperium besar yang telah hadir di muka bumi berabad-abad.

Runtuh dan lenyapnya rezim feodal Eropah, lepas dan merdekanya Haiti dari Perancis adalah produk dari pandemi. Contoh lain yang paling klasik adalah hancurnya Athena dalam perang Peloponnesia dengan Sparta, lebih banyak disebabkan oleh pandemi, ketimbang kekuatan adidaya Sparta. Kehebatan kerajaan Romawi Byzantium juga tergerus drastis ketika pandemi menerpa seluruh wilayahnya, dan tidak pernah kembali ke titik kejayaan awal sebelum pandemi Justinian.

Pandemi Covid-19 hari ini juga mulai menggoncangkan kehidupan normal masyarakat sehari-hari. Kerusuhan di Serbia, demonstrasi di Israel menentang Netanyahu, protes massal di Beirut, Libanon, dan gelombang anti pemerintah di Bulgaria adalah beberapa contoh nyata tentang kehebatan virus ini. Persoalan inti yang secara kasat mata adalah masalah kesehatan publik telah bertransformasi menjadi makhluk pengganggu sistemik. Pandemi menganggu tidak hanya masyarakat, tetapi juga kehidupan negara kebangsaan melalui pukulan keras terhadap domain ekonomi, politik, bahkan keamanan.

Salah satu pokok perhatian pemerhati adalah dampak pandemi dalam kaitannya dengan dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Peristiwa yang terulang setiap saat adalah ketika pemerintah gagal atau dinilai gagal oleh masyarakat dalam menangani pandemi.

Pandemi dan pemerintah dalam perjalanan nya dapat saja menjadi sebab atau akibat yang bertanggung jawab terhadap kematian, dan berbagai masalah kehidupan publik lainnya yang terjadi beriringan dengan pandemi.

Sejarah mencatat “cedera” pertama kekuasaan dimata masyarakat adalah ketika keputusan politik dan kinerja birokrasi yang mengurus pandemi dan berbagai ikutannya gagal, apalagi bila yang terlihat dan ditampilkan adalah sikap abai, tidak fokus, dan tidak memperlihatkan kejujuran dan usaha yang sungguh-sungguh dalam menagani pandemi.

Kerusuhan Black Lives Matter akibat kematian George Floyid, warga kulit hitam, adalah ekspresi kekecewaan publik AS terhadap “grusa grusu”nya Presiden Trump dalam menangani persoalan besar AS hari ini yang bersumber dari pandemi.

Issue rasis yang memang tidak pernah hilang “residu”nya dalam kehidupan masyarakat AS hanya pintu masuk yang terbuka lebar untuk membangkitkan kemarahan publik. Semua kekecewaan kepada pemerintahan Trump yang dinilai abai, terutama salah urus pandemi menemukan momentumnya ketika Floyid terbunuh oleh polisi.

Protes besar-besaran yang kini sedang melanda Brazilia adalah pengumuman sebagian besar publik tentang kegagalan pemerintahan Presiden Bolsanero dalam menangani pandemi Covid-19. Kemarahan publik kepada Perdana Menteri Moodi di India, dan kematian demonstran di Kenya beberapa waktu yang lalu juga merupakan refleksi “hujat” publik kepada kekuasaan yang dianggap tidak berhasil, bahkan gagal dalam mengurus pandemi dan berbagai masalah ikutannya.

Terhadap potensi daya rusak pandemi Covid-19, Laporan IEP, Institut Economi dan Perdamaian (2020) memperingatkan bahwa sang wabah mampu merusak berbagai capaian dan prestasi penting ekonomi dan sosial tahun-tahun sebelumnya di berbagai negara. IEP juga memperingatkan tentang kemampuan pandemi melahirkan krisis kemanusiaan, membiakkan kerusuhan sosial, dan bahkan menciptakan konflik.

Ada beberapa punca yang melahirkan mekanisme yang menghadapkan kekuasaan dengan publik ketika pandemi menerpa sebuah wilayah atau negara. Patrick (2011) mengemukakan hubungan resiprokal antara pemerintahan yang “lemah” dengan ledakan pandemi secara berlanjut menjadi benih awal dari kerusuhan sosial.

Kapasitas pemerintahan yang lemah akan memberi peluang kepada merajalelanya “pandemi” dan pada gilirannya ledakan pandemi akan semakin memperlemah kapasitas pemerintahan. Salah urus pandemi akan menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari persoalan klinis pandemi, persoalan non klinis pandemi, dan persoalan ekonomi dan sosial lainya. Akibatnya legitimasi pemerintah akan turun, dan bahkan dalam keadaan terburuk, dapat saja pemerintah kehilangan legitimasi dari publik.

Ciri-ciri awal terganggunya legitimasi pemerintah pada periode dini terlihat dari berbagai kegaduhan sosial, baik antar sesama lembaga yang mendapat mandat publik, maupun antara lembaga dengan masyarakat. Kegaduhan sosial bisa berkembang cepat menjadi kerusuhan sosial, dan bahkan dapat saja menimbulkan goncangan besar kekuasaan.

Ketika 60.000 petani memasuki kota London pada tahun 1381, mereka membakar Tower London, membunuh petinggi gereja dan beberapa bangsawan petinggi kerajaan Inggris, akarnya dimulai dari pandemi Black Death. Kejadian yang dikenal dalam sejarah dengan Pemberontakan petani Inggris pada hakekatnya adalah perjuangan keadilan masyarakat pedesaan yang sudah cukup lama dieksploitasi oleh bangsawan lokal dan petinggi gereja yang korup. Pandemi hanya menjadi pintu masuk, karena para bangsawan lokal masih ingin melanjutkan norma-norma lama yang sudah tidak lagi cocok setelah kejadian wabah Black Death 

Punca lainnya adalah kebijakan yang diambil oleh kekuasaan dalam menangani pandemi yang tidak sejalan bahkan dapat saja berlawanan dengan kebutuhan dan keinginan publik. Kesalahan kebijakan tersebut mungkin saja terjadi karena gagalnya pemahaman pembuat kebijakan tentang esensi masalah yang dilanjutkan dengan kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Kesalahan kebijakan dapat juga terjadi karena ada motif lain yang cederung berurusan dengan tata kelola pemerintahan yang buruk yang bercampur dengan maraknya penyalahgunaan kekuasaan, terutama korupsi. Perilaku koruptif pejabat publik dan birokrasi pemerintah adalah besi karatan yang terlihat kuat di luar, namun keropos di dalam.

Kenyataan perilaku koruptif menjadi penggerus besar hilangnya “kepercayaan publik” yang akan diikuti dengan letup ketidakpuasan berbagai kegaduhan. Masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaanya kepada pemerintah adalah ladang subur bagi tumbuhnya perlawanan, kerusuhan, bahkan suasana chaos.

Maraknya letup biak pandemi juga menciptakan punca ketiga yang tidak kalah pentingnya yang dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Maraknya jumlah korban dan ketidakjelasan nasib publik berpotensi melahirkan psikologi publik yang agresif dan bahkan dapat melintasi batas-batas perilaku normal warga negara sehari-hari.

Perasaan ditinggalkan, perasaan tidak dilindungi, perasaan ketidak adilan yang vulgar, dan perasaan tidak tersambungnya perasaan publik dengan kekuasaan akan menimbulkan “psikologi kebencian” kepada otoritas. Ketika “psikologi kebencian” telah menyebar, maka itu adalah kayu kering yang telah diterpa kemarau sosial berbulan-bulan. Ketika psikologi itu terpantik, tersulut, api yang timbul akan membakar kerusuhan sosial, awalnya pada skala kecil, kemudian dapat berkembang secara lebih meluas.

Dalam salah satu tulisan terbaru Censoro dan Morelli (Juli 2020) disebutkan bahwa dalam banyak kasus seringkali pandemi menjadi “inkubator” terhadap lahirnya berbagai kerusuhan sosial. Dari kajian yang mereka lakukan terhadap 5 kasus kolera terbesar, mereka menemukan 39 perlawanan publik dan kerusuhan yang terjadi 10 tahun sebelum pandemi, dan 71 perlawanan publik dan kerusuhan yang terjadi 10 tahun setelah pandemi. Kedua kluster pergolakan itu tetap saja berutang besar kepada wabah sebagai inkubator kerusuhan dan perlawanan.

Terhadap kasus 10 tahun sebelum kejadian pandemi, perlawanan itu kemudian mendapat amunisi baru ketika pandemi terjadi, baik karena fenomena pemerintah yang lemah, perilaku kekuasaan koruptif, dan psikologi sosial publik yang agresif. Yang terjadi adalah benih-benih perlawanan dan ketidakpuasan yang telah lama terjadi, ketika pandemi datang, menjadi penambah penyegaran dan penguatan stamina perlawanan kepada kekuasaan.

Sebaliknya terhadap perlawanan setelah 10 tahun pandemi, sang wabah telah menjadi pemicu awal yang memerlukan masa inkubasi yang relatif lama, akibat otoritas tidak pernah berhasil membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, bahkan untuk normal sekalipun.

Dalam konteks Aceh maka sejumlah kisi-kisi sumber kerusuhan sosial telah mulai terjadi, ditandai dengan refleksi protes “kecil” mahasiswa dan milenial yang menempatkan otoritas pada posisi sebab dan juga akibat. Fenomena ini jika tidak segera ditangani dengan jawaban pembuktian bukan pemerintahan “lemah”, bukan kebijakan yang berbasis kepentingan dan koruptif, maka Aceh sesungguhnya sedan berjalan kearah timbulnya “kegaduhan sosial” yang berkepanjangan.

Pandemi Covid-19, bukanlah seperti endemi demam berdarah yang datang dan pergi dalam skala kecil. Menurut sejumlah pakar, diperkirakan virus ini paling cepat akan tertangani dalam kurun waktu tiga tahun. Dapatlah kita bayangkan konsekwensi yang akan terjadi jika tidak segera diambil langkah-langkah yang terukur dan bijaksana sekiranya marathon panjang itu terjadi.

Dengan durasi yang begitu lama dapatlah diperkirakan kemungkinan potensi daya rusak yang ditimbulkan oleh Covid-19, terutama dalam perspektif interaksi pemerintah dan masyarakat. Ini artinya, dari sekarang pemerintah Aceh mesti mencari sebuah modus operandi psikologi publik yang perduli, empati, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya jika model penanganan pandemi yang digunakan tidak mengetengahkan psikologi “welas asih”, bukan tidak mungkin kegaduhan sosial yang awalnya kecil segera akan bertransformasi menjadi lebih besar dan pada akhirnya dapat saja menimbulkan kerusuhan sosial.

Penulis Adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala

Komentar

Loading...