Unduh Aplikasi

Kapal Hibah Kualitas Sampah

Kapal Hibah Kualitas Sampah
Bagian dalam kapal bantuan DKP Aceh seharga Rp 2,3 miliar. Foto: istimewa.
KAPAL ikan bantuan Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh itu lebih banyak berada di darat ketimbang berlayar. Sejak awal diberikan, pada 2013, kapal ini menjaring lebih banyak masalah ketimbang memberikan keuntungan bagi nelayanan, sebagaimana digadang-gadang pemberi bantuan.

Pertama, kapal-kapal ikan berukuran 30 grosstonnage (gt) dan 40 gt tidak mengantongi izin dari instansi terkait. Sejumlah kelompok usaha penerima tidak memiliki badan usaha sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk pengurusan berkas pelayaran tersebut.

Sejumlah penerima hibah juga tak bisa menikmati boat seharga Rp 2,4 miliar. Dengan uang sebesar itu, harusnya nelayan menerima kapal kayu yang lengkap dengan kualitas wahid. Dari bahan baku pembuatan kapal, mesin hingga perlengkapan lain untuk menangkap ikan. Dana yang dikuras untuk membuatnya juga tidak sedikit. Totalnya Rp 130 miliar. Kapal ini menghabiskan anggaran Aceh sebesar Rp 97,3 miliar. Sisanya dikucurkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alih-alih kapal luks, nelayan hanya menerima “sampah”. Kayu yang digunakan sebagai badan kapal tidak berkualitas. Hanya berselang setahun lebih sejak awal berlayar, kapal ini busuk. Bahkan penerima manfaat harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengganti bagian yang hancur terkena ombak. Pengakuan salah satu penerima manfaat, dia telah menghabiskan 250an juta namun belum juga dapat menggerakan bot itu kembali melaut.

Mesin kapal juga jauh dari kata berkualitas. Diberikan hanya alakadar saja, tanpa memikirkan kepentingan penggunaan jangka panjang. Tak sedikit dari perahu bantuan itu mengalami mati mesin di laut, entah karena mesin yang rusak atau kehabisan bahan bakar karena bocor. Dalam penelusuran media ini, didapat bak penyimpan ikan yang terbuat dari bahan triplek.

Saat kapal ikan ini dibuat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh saat itu, Raihanan, berjanji untuk mengawasi secara ketat. Mereka menyiagakan pengawasan internal, pihak Inpektorat Aceh, konsultan pengawas, calon penerima, dan sejumlah tim lain.

Kejaksaan, kepolisian dan anggota dewan juga ikut mewanti-wanti agar kapal ini dibuat dengan kualitas yang baik. Kalau yang diterima masyarakat hanyalah kapal “sampah”, itu artinya lembaga-lembaga di atas ikut menyumbang “sampah” ke nelayan.

Komentar

Loading...