Unduh Aplikasi

Kalah Banding, Dewan Sarankan Pemkab Aceh Barat Segera Ganti Rugi Lahan STAIN TDM

Kalah Banding, Dewan Sarankan Pemkab Aceh Barat Segera Ganti Rugi Lahan STAIN TDM
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Hermanto, menyarankan kepada pemerintah kabupaten setempat untuk tidak lagi melakukan kasasi terkait gugatan masyarakat atas penguasaan lahan di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, yang saat ini telah berdiri gedung Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

Menurutnya agar proses perkuliahan mahasiswa STAIN TDM itu berlangsung lancar, pemerintah disarankannya untuk segera melakukan ganti rugi lahan milik warga mengingat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang menolak upaya banding yang dilakukan oleh pemkab setempat bersama, Kementerian Agama dan STAIN TDM.

“Saya pikir tidak usah lagi dilakukan upaya kasasi atas tanah tersebut, karena sudah jelas pengadilan memutuskan jika itu milik masyarakat. Jadi lebih baik diganti rugi saja. Apalagi dulu dalam RDP (rapat dengar pendapat) bersama pemerintah, STAIN dan warga, jelas hasilnya jika dilakukan gugatan dan apabila pengadilan memutuskan milik masyarakat, maka segera dilakukan ganti rugi,” kata Hermanto, kepada AJNN, Rabu, (18/3).

Ia menjelaskan jika merujuk dari perjanjian awal saat RDP di DPRK setempat, pembuktiaan secara hukum bahkan tidak lagi ada bukti banding dan antar pihak telah sepakat dengan hasil tanpa adanya upaya banding apalagi kasasi.

Baca: PT Banda Aceh Perintahkan Kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Harus Dibongkar

Karena itu, kata dia, wajib para pihak menghormati apa yang telah diputuskan oleh pengadilan, sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan, apalagi yang diminta warga sebenarnya ganti rugi.

Ia sangat yakin jika warga selaku pemilik lahan tidak ingin menghalang-halangi aktivitas perkuliahan dan pembangunan gedung STAIN TDM, karena mereka juga sangat mendukung pendidikan, akan tetapi sebagai pemilik lahan sebagaimana yang diakui dalam putusan, mereka hanya meminta ganti rugi meski tidak disebutkan di dalam putusan itu.

“Padahal pemerintah melalui APBK sudah mengalokasikan anggaran ganti rugi itu sejak tahun 2018 lalu, dengan jumlah Rp 10 miliar. Dan uang itu kini masih Silpa,” ungkapnya.

Komentar

Loading...