Unduh Aplikasi

Kajati Minta BPK Audit Kerugian Negara di Kasus PDKS

Kajati Minta BPK Audit Kerugian Negara di Kasus PDKS
BANDA ACEH - Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Aceh, Satria Abdi SH. MH mengaku, pihaknya sudah meminta bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dari tahun 2002-2012 sebesar Rp 225 miliar.

Baca: Penyidik: akan Ada Tersangka Baru

"Surat untuk meminta audit dari Kajati kepada BPK sudah kami kirim," kata Satria Abdi yang juga sebagai Ketua Tim Penyidikan tersebut kepada AJNN, Rabu (23/3).

Namun, Satria Abdi belum bisa memastikan kapan hasil audit tersebut selesai dihitung. Namun pihaknya meminta kepada BPK agar perhitungan kerugian negara itu disiapkan secepat mungkin.

Setelah hasil audit kerugian negara ini dikeluarkan, kata Satria, maka akan mudah bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan, sehingga nantinya akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), apakah berkas itu sudah lengkap atau belum.

"Secara formil yaitu membuat kelengkapan surat-sarat perintah terlebih dahulu. Dan setelah itu akan diteliti secara materilnya," jelasnya.

Baca: Darmili Bantah Terlibat di Kasus PDKS

Ketika ini semua sudah dilengkapi, jelasnya, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

"Jika proses itu sudah diselesaikan, maka kasus ini akan kami limpahkan ke pengadilan," ujarnya.

Komentar

Loading...