Unduh Aplikasi

Kajari Agara: Tidak Ada Kriminalisasi terhadap Saleh Selian

Kajari Agara: Tidak Ada Kriminalisasi terhadap Saleh Selian
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara (Agara), Fithrah. Foto: kejari-acehtenggara.go.id

BANDA ACEH - Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara (Agara), Fithrah membantah tuduhan upaya kriminalisasi sebagaimana yang dialamatkan kepadanya oleh aktivis antikorupsi, M Saleh Selian.

“Terkait hal itu saya ingin tegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap Saleh dalam ranah hukum pidana,“ tegas Kajari Agara, Fithrah kepada AJNN, Rabu (16/10).

Kata Fithrah, ia pernah menanyakan terkait perilaku Saleh yang tampak seperti sedang berusaha mencari panggung di Agara, dengan cara menggiring opini seolah-olah yang bersangkutan merupakan korban kriminalisasi untuk menjatuhkan kejaksaan.

“Padahal yang disampaikan itu adalah bagian dari usaha pemfitnahan, untuk menjatuhkan saya yang saat ini sedang konsentrasi melakukan pemeriksaan kasus-kasus korupsi di Aceh Tenggara,“ ujarnya.

Lanjut Fithrah, apabila merujuk dari pengertian, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Dalam peristiwa ini, pihaknya juga tidak pernah melaporkan tindakan M Saleh Selian, ke pihak kepolisian maupun menggunakan kewenangan yang dimiliki kejaksaan untuk memeriksa yang bersangkutan dalam wilayah pemidanaan.

“Karena kami sangat menghormati kebebasan berpendapat seorang warga negara,“ tegas Kajari.

Menurutnya, ada standar ganda yang dimiliki Saleh selaku Ketua LSM LIRA yang ternyata juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten setempat. Hal ini terlihat dari tupoksi dirinya yang berkewajiban melayani masyarakat namun ternyata lebih fokus di LSM.

Padahal sebagai PNS, Saleh Selian dapat langsung melakukan konfirmasi ke atasan langsung tanpa melalui Kejaksaan. Bahkan dirinya bisa saja masuk ke Inspektorat bila ingin memberantas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Aceh Tenggara.

“Namun dia tetap tidak berniat melakukannya, hal ini menunjukkan dirinya tidak mau menjalani tugas sebagai PNS. Manipulasi pernyataannya juga terdapat seolah-olah sudah terjadi penyimpangan, padahal belum ada hasil pemeriksaan dari inspektorat,“ jelasnya.

Baca: Merasa Dikriminalisasi, Aktivis Antikorupsi Agara Minta Perlindungan LPSK

Menurut Fithrah, sejak ia menjabat sebagai Kajari Agara pada Oktober 2017 lalu, M Saleh Selian tidak pernah melaporkan adanya kasus dugaan korupsi Monografi Desa ke Kejaksaan Negeri Agara. Namun, data-data tentang monografi desa itu diperoleh langsung dari hasil penyelidikan intelijen Kejari Agara.

“Bukan dari LSM LIRA dan kami menyerahkan langsung ke Pemkab Agara sesuai dengan MoU APIP-APH setiap laporan masyarakat agar dapat dilakukan proses audit internal pemkab mengingat sebaran pelaksanaan monografi itu sebanyak 16 kecamatan dan dilakukan secara otonom di bawah koordinasi pihak kecamatan,“ paparnya.

Namun sambung Fithrah, terkait status Saleh Selain sebagai PNS, pihaknya sudah tiga kali mengajukan keberatan terkait perilaku yang bersangkutan kepada atasannya yaitu Sekretaris Daerah Aceh Tenggara.

Hal ini dilakukan, karena Saleh sudah beberapa kali melakukan penghinaan dan penjatuhan nama baik Kejaksaan Negeri Agara di media sosial dengan akun FB Muhammad Saleh Selian, maupun media massa online yang membuat pemberitaan yang menyudutkan kejaksaan dalam kasus monografi.

“Keberatan yang kami ajukan kepada pemerintah daerah masih tidak ditanggapi, dan Saleh Selian selalu memposting dan membuat press release dengan menyudutkan kejaksaan dengan asumsi untuk menjatuhkan kredibilitas Kejaksaan RI di Aceh Tenggara di depan masyarakat,“ tukas Fithrah.

Sementara itu, pada Kamis (3/10) sekira pukul 10.00 WIB, Saleh Selian bersama tiga orang temannya yang mengatasnamakan aktivis Aceh Tenggara, tetap melakukan orasi di depan Kantor Kejari Agara, menyangkut persoalan kasus monografi tersebut.

Padahal menurut Fithrah, ia meyakini bahwa Saleh Selian sudah mengetahui bahwa kasus dugaan korupsi monografi desa tersebut sedang dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

“Terkait hal itu, kami kembali mengajukan keberatan kepada bapak Bupati terhadap sikap Saleh Selian selaku PNS di lingkungan Pemkab Agara, dimana pada jam dinas malah melakukan aksi demonstrasi di kantor Kejari dan melakukan ujaran kebencian terhadap lembaga kejaksaan ini,“ sebutnya.

Atas hal tersebut, pihaknya juga menyampaikan keberatan dan meminta kejelasan dari Bupati Agara, atas perilaku PNS di lingkungan Pemkab Agara yang telah berulang kali melakukan ujaran kebencian kepada Kejaksaan. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Hingga saat ini, kami belum juga mendapatkan kejelasan dari bapak bupati atas tindakan Saleh Selian yang sudah berulang kali melakukan ujaran kebencian baik melalui akun fb-nya maupun menggunakan media massa online yang menjatuhkan kredibilitas kejaksaan dengan memanfaatkan LSM LIRA padahal dia juga berstatus PNS,“ ungkap Fithrah.

Komentar

Loading...