Unduh Aplikasi

Kadisperindagkop Lhokseumawe Bantah Ada Indikasi Markup di Dinasnya

Kadisperindagkop Lhokseumawe Bantah Ada Indikasi Markup di Dinasnya
ilustrasi. Foto: Net

LHOKSEUMAWE - Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop -UKM) Kota Lhokseumawe, Halimuddin membantah ada indikasi mark up (penggelembungan) dan fiktif dalam pelaksaan program bantuan Sembako untuk usaha kecil menengah tahun 2015 senilai Rp 745 juta.

“Tidak ada mark up, tanyakan saja kepada Jaksa. Semuanya sudah kita salurkan kepada warga sesuai aturan yang ada. Nilai barang yang kita salurkan memang tidak seharga di pasaran, karena dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” kata Halimuddin, Sabtu (27/1) kepada AJNN.
 
Halimuddin mengaku, bila dirinya juga sudah mempertanyakan hal itu ke pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dinas tersebut membenarkan tidak ada penggelembungan dalam program itu.

"Saya kira tidak ada indikasi fiktif, hal itu sesuai dengan pengakuan warga yang diminta keterangan oleh jaksa. Semua masyarakat penerima mengaku menerima barang bantuan," imbuhnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengusut dugaan kasus korupsi program bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi masyarakat penerima bantuan senilai Rp 745 juta, yang disalurkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersumber dari APBK Kota Lhoksuemawe tahun 2015.

Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Mukhlis SH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Saiful Amri mengatakan, saat ini pengusutan sudah tahap penyidikan dan menunggu hasil audit akhir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk menentukan nilai pasti kerugian negara.

“Penyelidikan kasus tersebut sudah dilakukan sejak Maret 2017, ini sudah tahap penyidikan, belum ada tersangka yang kami tetapkan karena masih menunggu hasil audit akhir dari BPKP,” kata Saiful Amri, Rabu (25/1).

Dalam kasus tersebut, kata Saiful, ditemukan adanya indikasi mark up dan bantuan fiktif. Karena dalam dokumen petunjuk penyaluran bantuan, warga penerima manfaat seharusnya menerima dalam bentuk barang, namun pengakuan warga yang diperiksa sebagai saksi hanya mendapatkan dana, dan nilainya tidak sesuai dengan nilai bantuan dalam bentuk barang yang mereka terima saat itu.

Komentar

Loading...