Unduh Aplikasi

Kadishutbun Simeulue bantah sebutkan oknum TNI /Polri terlibat ilegal loging

SIMEULUE-Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Simeulue Ir. Ibnu Abbas membantah pernah menyebutkan adanya ilegal loging di daerah itu yang melibatkan oknum TNI dan Polri seperti yang dilangsir sebuah media lokal Aceh, yang terbit Jumat 27 Maret 2015.

“Itu berita salah. Dan saya sudah pertanyakan ke wartawan yang tulis beritanya untuk segera diklarifikasi karena saya tidak pernah menyebutkan informasi seperti itu. Kalau beritanya dari luar jangan boncengi saya,” jawab Ibnu Abbas saat dihubungi AJNN, Sabtu (28/3).

Kadishutbun juga membantah terkait adanya informasi dirinya akan melapor ke Pangdam dan Kapolda Aceh seperti berita yang dilangsir dengan judul “Ilegal Loging Libatkan Oknum TNI dan Polri”. Dirinya hanya menyampaikan persoalan kayu tersebut akan diselesaikan ke provinsi Aceh karena ada moratorium.

“Tidak ada hubungannya saya melaporkan mereka. Yang saya sampaikan persoalan ini akan diselesaikan melalui instansi provinsi tingkat I karena ada moratorium, supaya ada koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda. Apalagi sudah 15 tahun saya di sini koordinasi dan komunikasi dengan TNI-Polri bagus. Dan tidak ada bahasa saya seperti itu,” jelasnya.

Sebaliknya, Ibnu Abbas merasa dirinya diadu domba dengan pihak TNI dan Polri karena pejabat Dandim, Danlanal dan Kapolres di daerah itu merupakan pejabat baru.

“Malah, kita membentuk Tim Ilegal Loging Terpadu Bersama TNI/Polri. Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Perkebunan Terpadu juga kita libatkan TNI/Polri. Ini mungkin karena Pak Dandim baru, Pak Danlanal baru mungkin diadu-adu. Tapi gak jelaslah informasinya dari mana, tapi kita tidak pernah menyampaikan informasi seperti itu,” ungkap Ibnu.

Kadishutbun itu mengaku telah meminta maaf kepada pihak TNI-Polri akibat pemberitaan yang salah dipublikasi sebuah media lokal Aceh tadi. Dirinya juga meminta kepada media itu untuk segera mengklarifikasi pemberitaan yang dimaksud.

Meskipun begitu, Ibnu Abbas tidak membantah masih adanya penebangan liar di daerah itu. “Penebangan masih ada, tapi tidak marak karena izin penebangan tidak kita keluarkan. Maklum, orang masih perlu kayu. Dan kemungkinan besar mulai April ini akan kita keluarkan izinnya,” ujar Ibnu.

Kadishutbun Simeulue Diminta Bertanggungjawab terkait berita yang beredar

Dandim 0115 Simeulue Letkol Kav Muhammad Syarifuddin, SE menuntut Kadishutbun untuk membuktikan keterlibatan oknum TNI yang terlibat praktek ilegal loging. Dinas terkait yang menyampaikan informasi itu harus bisa membuktikan sehingga tidak menimbulkan fitnah.

“Berita itu berasal dari Kadishutbun Simeulue, makanya saya menuntut ke yang bersangkutan. Kalau dia bisa menyebutkan oknum TNI-Polri di koran itu, berarti dia bisa membuktikan. TNI-Polri di Simeulue ada tiga, Angkatan Laut (Lanal), Angkatan Darat (Kodim) dan Polres. Jangan sampai menuduh tanpa bukti. Kalau di agama itu fitnah, bisa pencemaran nama baik. Sebagai aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku, jika ada anggota yang terlibat ilegal loging maka hukum lah yang akan bicara,” tegasnya.

Dandim mengaku telah menanyakan kebenaran hal itu ke Kadishutbun agar informasi tersebut tidak menjadi fitnah.

“Dia terlalu berani menyebutkan ada oknum TNI-Polri terlibat ilegal loging jadi harus bisa membuktikan, jangan menyebar fitnah. Yang namanya wartawan wajarlah, pencari berita. Jadi apa yang disampaikan sumber, itu lah informasi yang disampaikan. Jadi harus sesuai fakta, data jangan menyebutkan oknum tanpa bisa membuktikan oknum itu siapa?”

Kapolres Simeulue AKBP Edi Bestari mengatakan berita itu salah. Pimpinan kepolisian di pulau tersebut telah menanyakan informasi tadi ke Kadishutbun.

“Jawaban Kadishutbun menyatakan informasi itu salah karena dia (Ibnu Abbas) tidak pernah menyampaikan informasi seperti itu kepada wartawan,” kata Edi Bestari.

Kapolres menyebutkan semenjak Desember 2014 lalu dirinya menjabat Kepala Kepolisian Resort di daerah tersebut telah melakukan penghentian penebangan kayu dengan menerbitkan moratorium.

“Sejak saya menjabat Desember tahun lalu tidak ada yang bermain kayu karena saat saya masuk sudah kita moratorium. Jadi sejak itu tidak ada penebangan kayu. Kecuali Muspida nanti akan duduk membicarakan izin penebangan kayu. Selama ini izinnya tidak jelas, contoh izin 5 meter kubik yang digarap 10 meter kubik,” tutur Edi.

Sementara, Danlanal Simeulue Letkol Laut (KH) Elfanda mengaku belum mengetahui berita yang menyebutkan adanya oknum TNI-Polri yang terlibat dalam praktek ilegal loging.

“Saya belum baca beritanya. Belum bisa berkomentar, saya baca dulu beritanya. Maaf saya baru pulang dari Jakarta menghadiri acara dinas,” kata Elfanda.

SEPTIAN ANTONI

Komentar

Loading...