Unduh Aplikasi

Kadisdik Aceh Instruksi Kutip Sumbangan, GeRAK: Itu Korupsi Terencana

Kadisdik Aceh Instruksi Kutip Sumbangan, GeRAK: Itu Korupsi Terencana
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: AJNN/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri telah mengeluarkan instruksi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Se Aceh agar menggalang dana bantuan untuk siswa kurang mampu dan telah terdampak virus corona (Covid-19).

Dalam surat nomor 978/B/3913/2020 tertanggal 24 April 2020 itu diminta Kacabdin se Aceh agar berinisiatif memfasilitasi sumbangan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang tidak mengikat.

Disampaikan, sumbangan itu nantinya diberikan kepada pelajar SMA, SMK dan SLB kurang mampu di wilayah kerja masing-masing Cabdin dalam bentuk sembako. Harga per paket lebih kurang Rp 200 ribu berisi beras, minyak dan gula.

Menanggapi kegiatan Disdik Aceh tersebut, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai seharusnya instruksi seperti itu jangan dikeluarkan, karena secara kedudukan hukum tidak dibolehkan adanya pemungutan yang berdalih bencana.

"Tidak boleh ada instruksi seperti itu, dan bahkan ini masuk dalam kategori pungli (pengutan liar)," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN, Rabu (29/4).

Askhalani mengatakan, saat ini pemerintah sudah merancang metode pengamanan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19, baik melalui APBN, APBA maupun anggaran kabupaten/kota (APBK).

Karena itu, jika kemudian Dinas Pendidikan Aceh mengeluarkan instruksi tersebut tanpa adanya rujukan hukum yang jelas, maka ini dapat membuka celah pungli yang dilegalkan, sehingga mendorong lahirnya praktik korupsi.

"Pertanyaannya, dari mana sumber uang yang disampaikan baik internal maupun eksternal. Ini adalah perilaku koruptif yang dilegalkan di tengah bencana," ujarnya.

Askhalani menuturkan, Cabang Dinas Pendidikan se Aceh dipastikan tidak memiliki uang mengcover sebagaimana perintah Disdik Aceh. Karenanya, jika tetap dipaksakan dikhawatirkan berujung pemotongan uang dari berbagai celah. Bahkan bisa jadi mengutip dana dari sekolah-sekolah.

Instruksi Kadisdik Aceh kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Se Aceh agar menggalang dana bantuan. Foto: For AJNN

"Ini tidak dibenarkan, kalaupun didorong untuk sumbangan seikhlasnya, maka itu berpulang kepada masing-masing personal, tidak dalam bentuk instruksi yang disampaikan secara terbuka seperti ini," ucapnya.

Askhalani menilai, dalam praktek korupsi, instruksi ini masuk kategori suap terencana, salah satu poin dalam instruksi tersebut secara jelas disebutkan dapat menggalang dana dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal.

Dapat dipastikan, jika unsur itu dilakukan, maka jelas masuk dalam kategori pungli terencana. Hal ini bisa menjadi delik perbuatan melawan hukum yang harus ditindak.

"Saat ini tidak tepat ada instruksi seperti itu, karena semua orang sedang fokus bencana dan menjadi orang terdampak bencana, termasuk para guru dan perangkat lainnya di daerah," sebutnya.

Askhalani juga mengingatkan Kadisdik Aceh jangan mencari pembenaran untuk menaikkan popularitas, tetapi menyebabkan pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum karena kebijakannya.

"Kalaupun ingin menggalang dukungan untuk sumbangan maka dilakukan dari dana yang sah bersumber dari sumbangan pribadi, dan tidak boleh diikat dengan instruksi konyol seperti itu," tutur Askhalani.

Kadisdik Aceh, Rachmat Fitri yang dikonfirmasi AJNN belum memberikan keterangan apapun perihal instruksi tersebut. Pesan singkat WhatsApp AJNN hanya dibacanya saja (centang biru).

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...