Unduh Aplikasi

DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN JARINGAN AIR BERSIH

Kadis PUPR Sudah Diperiksa Kejati Aceh

Kadis PUPR Sudah Diperiksa Kejati Aceh
Kepala Dinas PUPR Aceh, Fajri, yang juga mantan Plt Kepala BPKS. Foto: pupr.acehprov.go.id

BANDA ACEH - Sejumlah pejabat Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi Aceh terkait dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh, Aceh Besar tahun anggaran 2017 dan 2018. 

"Betul, ada enam orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan dugaan penyimpangan jaringan air bersih," kata Kasipenkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, Rabu (23/9).

Ia menyebutkan tim pidana khusus Kejati Aceh saat ini masih mengumpulkan bahan keterangan atas dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jaringan air bersih itu. 

"Ini masih tahap penyelidikan, tim jaksa masih mengumpulkan bahan keterangan," ujarnya. 

Dari surat panggilan yang diterima AJNN, adapun nama-nama yang dipanggil itu yakni Yudi Saputra (PPK tahun anggaran 2018), T Harri Kurniansyah (PPK Perencanaan dan Pembebasan Lahan), Fajri (KPA tahun anggaran 2017), Makinuddin Ashar (PPK Pulo tahun anggaran 2017), Zaldi (KPA 2018) dan Sayed Fadhil (PA tahun anggaran 2018).

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Sayid Fadhil membenarkan dirinya sudah diperiksa Kejati Aceh terkait dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh, Aceh Besar tahun anggaran 2017/2018.

"Iya betul, saya sudah diperiksa hari Jumat kemarin," kata Sayid Fadhil saat dikonfirmasi AJNN, Rabu (23/9). 

Sayid menyampaikan, pemanggilan dirinya oleh Kejati Aceh untuk dimintai keterangan terkait posisi dan kewenangannya saat masih menjabat sebagai Kepala BPKS Sabang.

Baca: Sayid Fadhil: Saya Diperiksa Kejati Hanya Terkait Kewenangan

Terkait hal itu, kata Sayid, ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh itu, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya dimulai dari 2017. Artinya sebelum dirinya menjabat.

Setelah dilantik jadi Kepala BPKS Sabang pada 2018 lalu, lanjut Sayid, dirinya selaku pemegang anggaran hanya melanjutkan apa yang sudah berjalan kala itu. 

"Terkait posisi dan kewenangan, biasa saja normatif, itu proyek kan dimulai pada 2017, saya hanya mengakhiri masa terakhirnya, lanjutan. Standar, sejauh mana tanggungjawab kita," tutur Sayid. 

Sementara itu, mantan Plt Kepala BPKS, Fajri ketika dikonfirmasi mengaku sudah hadir ke Kejati Aceh terkait pemanggilan kasus itu.

"Saya sudah hadir," kata Fajri, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Aceh, Kamis (24/9).

Namun ketika ditanyai dalam kapasitas apa diperiksa dan sejauh mana keterlibatannya dalam proyek tersebut, Fajri tak kunjung membalas pesan singkat yang dikirimkan vis pesan WhatshApp.

Komentar

Loading...