Unduh Aplikasi

Kadin Aceh Minta Pemkab Benahi Infrastruktur Pariwisata

Kadin Aceh Minta Pemkab Benahi Infrastruktur Pariwisata
Foto: Ist

BANDA ACEH - Kadin Aceh, meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Acehuntuk fokus dalam pembenahan infrastruktur pariwisata. Permintaan ini disampaikan ketuanya, Makmur Budiman, terkait dengan minimnya dukungan Dinas Pariwisata di daerah dalam pembangunan kepariwisataan, di provinsi ujung pulau Sumatera ini.

Kepada media ini, Kamis, 31 Oktober 2019, Makmur Budiman, menegaskan, sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang besar bagi perekonimian daerah. Namun, tambahnya, potensi pariwisata yang tersebar luar hampir merata di tiap kabupaten dan kota di Aceh, belum didukung oleh infrastruktur yang baik.

Potensi pariwisata di Aceh, seperti laut, sungai, danau, hutan, pegunungan, selama ini masih digarap dengan cara-cara konvensional. Salah satu faktor hal tersebut terjadi, lanjut Makmur, dikarenakan daya dukung pariwisata, berupa infrastruktur jalan, bangunan, dan lainnya belum menjadi fokus pemerintah daerah dalam membenahinya.

Dikatakan Makmur, kontribusi sektor kepariwisataan di provinsi Aceh sangat besar dalam menyumbang pendapatan daerah. Nah, katanya, dengan langkah pembenahan, maka hal tersebut dapat lebih ditingkatkan.

Menurut Makmur, sektor kepariwisataan, harus menjadi prioritas utama, sebagai upaya pemerintah daerah menjadikannya solusi pengentasan kemiskinan. Sebab, sambungnya, peredaran uang ril disektor ini sangat besar, dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Upaya pembenahan infrastruktur kepariwisataan, dan menjadikan sektor ini sebagai industri, adalah semangat nawacita Bapak Presiden Joko Widodo, dan ini juga sejalan dengan arahan Bapak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Karenanya, kedepan, Kadin Aceh mengharapkan akan lahir ratusan desa wisata di Aceh, yang menjadi magnit baru dalam menggerakan ekonomi di daerah. "Jika ini terjadi, akan melahirkan ribuan kesempatan kerja," ujarnya.

Dengan begitu, ulas Makmur, pengembangan kepariwisataan juga menjadi alternatif pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Karena itu, bupati dan walikota mesti membuka akses seluasnya, terutama infrastruktur jalan, untuk memudahkan masyarakat dan juga wisatawan untuk menikmati beragam potensi wisata yang tersedia.

Dan tentu saja, dalam pembenahan akses jalan tersebut, pemkab dapat berkomunikasi dengan pemerintah Aceh dalam hal pembiayaan pembangunan, dengan memperhatikan kewenangan masing-masing.

Untuk daya dukung pariwisata, seperti pengembangan sarana dan prasarana, pemerintah kabupaten dan kota, dapat bekerjasama dengan pengusaha lokal yang tergabung dalam Kadin Aceh.

"Kadin Aceh siap menjadi mitra pemda dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata," katanya.

Komentar

Loading...