Unduh Aplikasi

Kacamata Kuda Antikorupsi

Kacamata Kuda Antikorupsi
Ilustrasi: Seword.

KABAR tentang praktik korupsi dalam pemilihan kepala daerah berhembus dari balik Istana. Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Mahfud Md, menuding banyak kandidat dalam pilkada disponsori oleh sektor swasta.

Praktik ini tidak kalah jahat dari korupsi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di Aceh, itu disebut APBA.

Tak mau kalah, Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Dia mengatakan, kejahatan ini sulit diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

Swasta dinilai berperan sebagai sponsor pasangan calon kepala daerah. Setelah kandidat yang disponsori menang, mereka menuntut hak dengan meminta kepala daerah memberikan imbalan berupa proyek di pemerintahan atau konsesi lahan, baik itu untuk perkebunan ataupun untuk pertambangan.

KPK sebenarnya mengendus hal ini sejak lama. Penerbitan 3.966 izin usaha pertambangan dinilai bermasalah. Kekacauan regulasi terkait pengelolaan dan tumpang tindih lahan pertambangan dengan kawasan hutan dan perkebunan menjadi sasaran praktik korupsi.

Saat itu, KPK menangkap Gubernur Riau Annas Maamun dalam kasus suap untuk alih fungsi lahan dan Bupati Tanah Laut Adriansyah--di Kalimantan Selatan--dan divonis terbukti menerima duit suap untuk meloloskan izin usaha tambang perusahaan.

Dua menteri dalam kabinet Joko Widodo juga diduga bermain dalam kasus pertambangan di Maluku Utara yang melibatkan perusahaan plat merah; PT Aneka Tambang. Pertambangan nikel itu merusak lingkungan dan membuat nelayan di sekitar kawasan itu merana.

Mahfud dan Firli, selaku orang yang paling bertanggung jawab atas penegakan hukum, setelah Presiden Joko Widodo, harusnya tidak terlalu memandang ke bawah. Mereka perlu mendongak sedikit untuk melihat kasus-kasus yang sejenis dalam level berbeda.

Penegakan hukum tak bisa dilaksanakan hanya dengan melihat ke bawah. Dalam urusan bernegara ini, yang terpenting adalah rasa keadilan. Tak peduli seberapa hebat pengaruhnya, setiap orang yang bersalah seharusnya ditindak. Penegakan hukum tak bisa hanya dilakukan saat mengenakan kacamata kuda.

Komentar

Loading...