Unduh Aplikasi

PROTES PEMBEBASAN LAHAN PROYEK JEMBATAN PANTERAJA

Kabag Pemerintahan: Pemkab Hanya Memfasilitasi

Kabag Pemerintahan: Pemkab Hanya Memfasilitasi
Spanduk protes tolak pembebabasan lahan di Panteraja. Foto: AJNN/Muksalmina

PIDIE JAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya akan mencari solusi terkait protes pemilik lahan terhadap ganti rugi lahan pembangunan proyek jembatan duplikat Panteraja.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekdakab Pidie Jaya, Muslim Khadri menjawab AJNN terkait pembebasan lahan yang berimbas akibat pembangunan jembatan duplikat Panteraja, Rabu (23/9).

“Disini (proses pembebasan lahan) pemkab hanya memfasilitasi, yang menghitung pihak KJPP, yang membayar APBN melalui Kementerian PUPR,” kata Muslim.

Terkait protes pemilik lahan tersebut, pemerintah setempat akan berkomunikasi kembali antara pemilik lahan, Kantor Penilaian Jasa Publik (KJPP) dan juga dari pihak Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Pelaksanaa Jalan Nasional (BPJN).

“Dalam hal ini masyarakat (pemilik lahan) jangan ada yang dirugikan, begitu juga dengan pemerintah, jangan sampai berbenturan dengan hukum. Nanti kami akan berkomunikasi kembali, kita cari solusi, win win solution,” sebutnya.

Meski ada pemilik lahan yang menolak, sambung Muslim, tetapi sebagian pemilik lahan lainnya telah setuju dengan harga tanah yang ditetapkan oleh KJPP. Namun tidak dengan harga bangunannya.

Untuk besaran harga yang ditentukan oleh KJPP pada lahan tersebut dalam satu meter yakni mulai dari Rp 1.2 juta hingga Rp 1.5 juta. Sementara harga bangunan diatas Rp 3 juta.

KJPP, lanjut Muslim, juga mempertimbangkan nilai-nilai lahan dan bangunan yang akan diganti rugi itu, salah satunya nilai usaha pada bangunan atau toko tersebut.

“50 persen pemilik lahan sudah setuju dengan harga yang ditetapkan oleh KJPP,” terang Muslim.

Dijelaskan Muslem, terdapat 29 persil lahan yang harus dibayar oleh pemerintah akibat pembangunan jembatan duplikat Panteraja itu, 29 persil lahan dan termasuk bangunan itu dimiliki oleh 14 pemilik.

“Untuk harga tanah permeter dari Rp 1.2 juta hingga Rp 1.5 juta, sementara bangunan dihitung per meter di atas Rp 3 juta. 50 persen pemilik sudah setuju dengan harga tanah, tapi harga bangunan tidak setuju. Pemilik lahan sebelah timur sudah setuju semuanya,” urai Muslim.

Baca: Pemilik Tanah Mulai Protes Pembebasan Lahan Proyek Jembatan Panteraja

Disamping itu, Muslim menambahkan, di Kabupaten Pidie Jaya belum ada lokasi tanah yang harganya mencapai Rp 3 juta per meter. Maksimal harga tanah per meter di Pidie Jaya Rp 2 juta.

Selanjutnya, AJNN mencoba menelusuri harga pasaran lahan di seputaran jembatan duplikat tersebut.

Keuchik (Kepala Desa) Gampong Hagu, Panteraja, Muhammad Yusuf Taher kepada AJNN, mengatakan, harga tanah per meter di seputaran jembatan duplikat itu (sebelah barat bagian selatan) berkisar dari Rp 1 juta hingga Rp 1.3 juta lebih.

Beberapa waktu lalu, sebut Yusuf, lahan yang terletak dekat dengan toko miliknya (beberapa meter dari pembangunan jembatan duplikat sebelah selatan), lahan yang luas 45 meter itu dijual dengan harga Rp 60 juta.

“Sekarang harga tanah disini naik. Harga pasarannya dari Rp 1 juta hingga Rp 1.3 juta. Kemarin ada yang beli di dekat toko saya luas 3.5 x 13 meter harganya Rp 60 juta,” kata Yusuf Taher.

Terpisah, Camat Kecamatan Panteraja, Nasri tidak menampik harga pasaran tanah di seputaran jembatan duplikat itu melambung tinggi dalam beberapa tahun ini.

Namun harga lahan sebelah barat jembatan berbeda dengan harga lahan yang terletak di sebelah timur jembatan tersebut.

“Yang di sebelah timur jembatan lebih murah,” kata Nasri

Nasri yang akan pensiun dari PNS pada akhir Desember 2020 itu merasa heran. Pasalnya, ketika ada warga yang melakukan jual beli tanah dan mengurus surat di kecamatan, harga yang dicantumkan jauh berbeda dari harga pasaran.

“Harga pasarannya (lahan dekat jembatan sebelah barat) memang Rp 1 juta atau lebih dalam satu meter, tapi sekitar tiga bulan yang lalu ada yang mengurus surat, harga permeternya sekitar Rp 600 ribu. Kami tidak tahu kenapa bisa semurah itu, mungkin untuk menghindar dari harus membayar pajak,” imbuhnya.

Nasri menjelaskan, harga jual tanah yang dikenakan pajak adalah dengan harga jual di atas Rp 60 juta. Besaran pajan yang harus ditanggung oleh penjual atau pembeli tanah sebesar 5 persen.

Komentar

Loading...