Unduh Aplikasi

Jurus Mabuk Aturan Alkohol

Jurus Mabuk Aturan Alkohol
Ilustrasi: redbubble.

PERATURAN Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat pasal minuman beralkohol akhirnya dicabut. Adalah Presiden Joko Widodo yang langsung menyampaikan pencabutan itu.

Jokowi beralasan hal ini dilakukan setelah dia menerima masukan dari banyak kalangan. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam dan pemerintah daerah. Meski ada daerah yang mendukung, namun sebagian besar aturan itu tidak layak diberlakukan di daerah mereka. 

Tentu masyarakat bersyukur bahwa Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak membuat aturan-aturan konyol yang dapat merusak. Apalagi, meski bukan negara Islam, mayoritas penduduk adalah umat Islam yang bagi mereka diharamkan mengonsumsi khamar. 

Namun yang disesalkan adalah penerbitan peraturan tersebut. Lampiran peraturan yang membolehkan pembukaan investasi di bidang minuman keras itu seharusnya tidak dilakukan jika sebelumnya pemerintah berpikir panjang. 

Karena itu, dalam setiap aturan diperlukan kajian. Ini bisa berupa riset atau sekadar bertandang ke unsur-unsur masyarakat yang mewakili simbol-simbol yang ada. Dari mereka, akan didapatkan masukan-masukan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. 

Termasuk dalam urusan minuman keras dan beralkohol itu. Seharusnya sejak awal Jokowi “mengecek ombak” sebelum memutuskan untuk melayarkan kapal aturan beralkohol. Atau bahkan sebenarnya hal ini cukup dirasa-rasa sendiri dengan melontarkan pertanyaan, “pantaskah di negara dengan mayoritas Islam aturan ini dibuat?”

Jokowi dan para pembisiknya seharusnya tidak membiarkan masyarakat terbelah dalam isu-isu murahan yang tak perlu. Sedikit atau banyak, hal itu akan menguras energi bangsa ini yang tengah terpuruk dalam sejumlah permasalahan. 

Mungkin Jokowi berharap mendapatkan pujian dengan mencabut aturan ini. Dan itu mungkin dia dapatkan setelah meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat karena telah menerbitkan aturan tersebut. 

Namun dalam video pencabutan aturan tentang investasi minuman keras itu, tak ada kata maaf. Atau mungkin Jokowi sengaja membuat aturan itu untuk membuat masyarakat semakin apatis terhadap kemampuan pemerintah mengelola negara. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...