Unduh Aplikasi

Jurus Kerat Dana Otsus

Jurus Kerat Dana Otsus

WACANA mengambil alih seluruh pengelolaan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Aceh dari pemerintah kabupaten/kota perlu dikaji lebih mendalam. Dalam rancangan qanun otonomi khusus yang diajukan oleh Pemerintah Aceh, pemerintah daerah hanya berhak mengusulkan anggaran yang menggunakan dana tersebut.

Selama ini, sejak aturan ini dimasukkan ke lembar daerah, pemerintah kabupaten/kota mengelola sekitar 40 persen anggaran. Sisanya dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh. Jika kelak disetujui, pada 2017, daerah-daerah tak lagi dapat menentukan penggunaan anggaran tersebut.

Berkaca pada pelaksanaannya selama ini, serapan anggaran menggunakan dana otsus ini di daerah tergolong lebih baik. Realisasinya jauh lebih baik ketimbang pengelolaan pemerintah provinsi yang sering kali tersisa.

Masalah lain adalah waktu peralihan yang sangat terburu-buru. Segera setelah qanun ini selesai dibahas, DPR Aceh hanya memiliki waktu satu bulan untuk membahas cara "menghabiskan" anggaran yang tersebut.

Tak heran jika Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin resah. Untuk menentukan alokasi dana yang ditransfer ke rekening daerah ini, pemerintah kabupaten/kota membutuhkan waktu berbulan-bulan meski mereka memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan memahami prioritas penggunaan anggaran. Tak terbayangkan jika DPR Aceh bergandengan tangan dengan Pemerintah Aceh menyusun sendiri alokasi anggaran tersebut. Alih-alih menjadi instrumen pembangunan daerah, dana ini malah berpotensi jadi bancakan para pemegang kendali anggaran.

Berkaca pada pembentukan Undang-Undang Desa, harusnya pemerintah provinsi dan DPR Aceh memperkuat kemampuan daerah dalam menggunakan anggaran ini. Bukan mengebiri kewenangan mereka.

Rencana ini sebelumnya ditolak oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Tentu tak pantas seorang pengganti sementara mengambil kesempatan untuk, meminjam istilah Bupati Jufri, "kesesatan dalam membahas anggaran", dan mengusulkan perubahan pengelolaan ini tanpa mempertimbangkan stabilitas politik dan pemerintahan di Aceh secara menyeluruh.

Komentar

Loading...