Unduh Aplikasi

Jurnalis Se-Indonesia Diminta Boikot Pemberitaan Aktivitas TNI AU

Jurnalis Se-Indonesia Diminta Boikot Pemberitaan Aktivitas TNI AU
Para jurnalis pase menggelar teatrikal sebagai bentuk protes terhadap oknum TNI AU yang telah memukul wartawan di Medan. Foto: Safrizal
LHOKSEUMAWE - Puluhan jurnalis di Lhokseumawe dan Aceh Utara, yang tergabung dalam Jurnalis Pase, melakukan aksi damai di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Jumat (19/8). Aksi turun ke jalan itu sebagai sikap proters terhadap oknum TNI AU yang telah melakukan penganiayaan terhadap dua jurnalis di Medan.

Kordinator aksi Rahmat YD, mengatakan pemukulan terhadap jurnalis merupakan salah satu praktik pelanggaran hukum. Seharusnya TNI yang merupakan sebagai alat negara, harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat bukan malah memberikan kekerasan.

Menurutnya apabila masih mengedepankan cara-cara kekerasan dalam menyelesaiakan setiap masalah, ini merupakan salah satu bukti TNI harus melakukan reformasi birokrasi secara total.

"Padahal lembaga militer Indonesia itu memiliki Moto bersama Rakyat TNI Kuat, tapi itu bohong, sekarang nyatakan jurnalis juga menjadi korban atas pemukulan oleh oknum TNI AU," kata Rahmad.

Rahmat mengatakan pihaknya mendesak Panglima TNI untuk menyeret oknum TNI AU yang melakukan penganiayaan terhadap jurnalis ke Pengadilan Militer, dan harus dipecat dari kesatuan TNI AU.

"Kami meminta seluruh pihak dan instansi manapun agar tidak menghalangi setiap jurnalis yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya," tegasnya.

Selain itu, Rahmat mengajak seluruh jurnalis di Indonesia, untuk memboikot seluruh pemberitaan tentang aktivitas TNI AU, sebelum ada proses hukum yang jelas terhadap oknum TNI AU yang menganiaya jurnalis di Medan.

"Mari kita boikot untuk menulis aktivitas TNI AU sebelum ada proses hukum terhadap oknum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Lhokseumawe Masriadi Sambo menilai, peristiwa yang terjadi di Medan menunjukkan adanya arogansi aparat di Indonesia dan tak peduli dengan profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang.

"Pasal 8 UU No. 40/1999 tentang Pers jelas menyebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 4 juga jelas bahwa menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Dipoin 3 pasal yang sama, disebutkan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kami bekerja dilindungi oleh undang-undang," tegasnya.

Komentar

Loading...