Unduh Aplikasi

Jufri: Masa Akmal Ibrahim Kontrak Proyek Pasar Modern Diputuskan

Jufri: Masa Akmal Ibrahim Kontrak Proyek Pasar Modern Diputuskan
Mantan Bupati Abdya Jufri Hasanuddin. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Mantan Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin angkat bicara terkait proyek pembangunan Pasar Modern Abdya. Proyek itu mulai dikerjakan ketika ia masih menjabat sebagai orang nomor satu di Abdya.

"Saya ingin menjelaskan siapa yang memutuskan kontrak proyek itu. Kontrak itu diputuskan ketika saya tidak lagi menjabat bupati," kata Jufri Hasanuddin kepada AJNN, Selasa (24/10).

Jufri menjelaskan surat pemberhentian pekerjaan dikeluarkan pada tangal 14 Agusutus 2017, tepat ketika Akmal Ibrahim dilantik menjadi bupati. Surat pemberhentian pekerjaan diteken oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Abdya, Musliadi.

"Masa jabatan saya habis tepat pada 13 Agustus 2017, artinya bukan ketika saya menjabat," ujarnya.

Baca: Pemerintah Aceh Tolak Pengalihan Anggaran Proyek Pasar Modern Abdya

Selanjutnya, kata Jufri, Pemerintah Abdya di bawah kepemimpinan Akmal Ibrahim dan Muslizar mengirim surat ke Pemerintah Aceh meminta mengalihkan anggaran pembangunan Pasar Modern itu. Surat dikirimkan pada tanggal 21 Agustus 2017.

"Tanggal 27 September, Pemerintah Aceh membalas surat Bupati Abdya dan menolak pengalihan anggaran proyek itu. Bahkan Pemerintah Aceh meminta agar proyek itu dilanjutkan karena untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Surat pemberhentian pekerjaan proyek pembangunan Pasar Modern Abdya. Foto: Dok AJNN

Anehnya, berselang dua hari keluanya surat balasan dari Pemerintah Aceh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Abdya, Musliadi, mengambil keputusan memutuskan kontrak dengan perusahaan pelaksana proyek Pasar Modern itu.

"Kontrak diputuskan 29 September 2017, berselang dua hari setelah adanya balasan surat dari Pemerintah Aceh," jelasnya.

Baca: Usut Proyek Pasar Modern Abdya Rp 58,68 Miliar

Pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan anggaran yang mencapai Rp 47 miliar akan menjadi silpa Pemerintah Aceh. Padahal kontrak pembangunan proyek tersebut akan selesai pada 20 Oktober yang lalu.

"Ini proyek multiyears yang bersumber dari otsus. Sekarang yang rugi kan Abdya. Dana yang sudah ada tapi harus kembali ke provinsi, dan proyek pun akhirnya tidak bisa dikerjakan," imbuhnya.

Ketika masih menjabat bupati, Jufri pernah memanggil inspektorat, dinas terkait, para asisten-asisten, dan sekda, untuk membahas masalah proyek Pasar Modern itu.

"Saya katakan kalau memang bisa diputuskan kontrak silahkan putuskan, kalau memang tidak bisa silahkan dilanjutkan, kasih kesempatan untuk kontraktor untuk melanjutkan. Disitu kemudian Inspektorat menjawab tidak ada celah untuk menghentikan pekerjaan ini. Dan semuanya menyepakati untuk tidak ada pemberhentian proyek," ungkapnya.

Surat pemutusan kontrak proyek pembangunan Pasar Modern Abdya. Foto: Dok AJNN

Menurutnya, kalau Akmal Ibrahim tidak ada niat menghentikan proyek tersebut, seharusnya dia tidak perlu mengirimkan surat ke Pemerintah Aceh untuk pengalihan anggaran.

"Bilang tidak ada niat menghentikan pekerjaan, tapi faktanya lain. Masalah tidak bayar uang proyek, saya tekankan bupati itu bukan juru bayar, masalah pembayaran atau tidak itu ada mekanismenya. Kasih tahu sama akmal, harus paham tata kelola pemerintahan, bupati yang punya anggaran, bupati yang memerintahkan, bukan juru bayar," tegasnya.

Menurutnya pemutusan kontrak dan pemberhentian pekerjaan ini merupakan sebuah pelanggaran. Pasalnya pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat untuk menghentikan proyek itu.

"Ini pemerintah sudah mengkebiri hak-hak pihak ketiga yakni kontraktor. Kalau memang belum selesai sesuai dengan kontraknya, pemerintah masih bisa memberikan waktu 50 hari, kalau semangatnya ingin menyelesaikan ini, tapi faktanya tidak demikian, tiba-tiba saja kontrak sudah diputuskan," katanya.

Ia menambahkan apabila Pemerintah Abdya mempunyai niat baik untuk menyelesaikan proyek ini, pasti akan ada kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikanya, apalagi waktu pemutusan kontrak dengan batas kontrak habis masih ada dua bulan.

"Saya menilai Akmal sendiri berupaya agar Abdya rugi. Tidak perlu dihentikan, kalau dalam dua bulan ini dikejar, pasti akan ada progresnya, kemudian anggaran akan terserap, minimal silpa tidak terlalu besar," ujarnya.

Komentar

Loading...