Unduh Aplikasi

Jubir PA: Pernyataan Ketua Forkab Tendensius dan Prematur

Jubir PA: Pernyataan Ketua Forkab Tendensius dan Prematur
Foto: Net

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), dapat memahami sikap kecewa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab Aceh), Polem Muda Ahmad Yani, terkait Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang memilih untuk bersama Partai Aceh (PA) dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II.

Namun, DPA Partai Aceh (PA) menyesalkan pernyataan tadi. Sebab, sangat tendensius, prematur dan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta perdamaian yang kini sudah terwujud di Aceh, pascaMoU Damai Helsinki, 15 Agustus 2005 silam.

Apalagi, Polem Muda Ahmad Yani, menuding adanya upaya menyusun kekuatan baru, demi kepentingan politik Mualem untuk bertarung pada Pilgub Aceh 2022 mendatang.

“Tuduhan itu terlalu tendensius serta prematur dan terkesan ada “orderan” dari pihak-pihak tertentu yang mulai terusik. Harusnya, sebagai elemen rakyat Aceh, termasuk Forkab sadar masih ada tugas penting yang harus diselesaikan yaitu mendorong dan mendukung berbagai program eksekutif dan legislatif Aceh, untuk mensejahterakan rakyat Aceh yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda menuju ke arah perbaikan,” kata Juri Bicara DPA PA, Muhammad Saleh, Kamis (11/7).

Selain itu, Polem Muda Ahmad Yani juga harusnya paham bahwa koalisi antar partai politik di parlemen, merupakan langkah konstitusional yang dijamin undang-undang. Dan hal lumrah serta wajar dalam sistem perpolitikan di Indonesia, termasuk Aceh.

Secara konstitusional, konsep koalisi tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada ayat tersebut tercantum frasa “gabungan partai politik”, maksud dari frasa tersebut yaitu koalisi partai politik. Baik Pileg maupun Pemilihan Presiden (Pileg).

“Jadi, bukan sesuatu yang luar biasa serta ditanggapi secara berlebihan. Soal puas atau tidak, tentu hak semua orang. Namun, sikap Forkab yang seolah-olah bagian dari partai politik, justeru perlu pemahaman yang lebih utuh,” jelas Muhammad Saleh.

Baca: Forkab Kecewa PNA Gabung KAB Jilid II

Menurutnya apa yang digagas dan dilakukan Partai Aceh di bawah kepemimpinan Mualem, bersama enam partai politik lokal dan nasional seperti PNA, PAN, PKS, Gerindra, SIRA dan PKPI dalam Koalisi Aceh Bersatu (KAB), harus dinilai dari perspektif positif yaitu, membangun sinergitas demi Aceh lebih baik dan bermartabat di masa datang.

Ikhtiar Partai Aceh bersama enam partai politik nasional dan lokal dalam barisan KAB Jilid II, merupakan langkah strategis dan taktis. Terutama merajut dan memperkuat harmonisasi serta silaturrahmi, demi perdamaian abadi di Aceh. Sebab, koalisi pada hekekatnya adalah membangun komunikasi, lobi dan aspirasi antar partai politik.

“Harusnya, KAB Jilid II dimaknai sebagai bentuk dari usaha dan upaya untuk mempersatukan rakyat Aceh, melalui partai politik. Pengalaman selama ini, timbulnya perpecahan dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari munculkan berbagai faksi dalam masyarakat. Dan hasilnya, tidak ada pihak yang diuntungkan. Justeru sebaliknya, memiliki peluang dan rentan hadirnya para perusak perdamaian Aceh. Apakah ini yang diinginkan Forkab?,” ujar Muhammad Saleh.

Begitupun, soal pilihan politik dari masing-masing partai politik lokal dan nasional untuk bergabung dalam KAB Jilid II, sesungguhnya adalah hak partai politik sebagai pemegang mandat sah dari rakyat Aceh, melalui Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April 2019.

“Ini adalah realitas politik yang ada dan Partai Aceh sejak awal telah membangun komunikasi dan lobi dengan sejumlah partai politik, untuk bersama-sama dalam KAB. Namun, hanya enam parpol yang senafas dan bersedia untuk bersama-sama,” tegas Muhammad Saleh.

Mengenai tudingan adanya upaya untuk menyusun kekuatan baru, demi kepentingan politik Mualem, bertarung pada Pilgub 2022 mendatang. DPA PA menilai, itu adalah hal wajar dan kembali menegaskan bahwa langkah tersebut adalah konstitusional dan legal.

“Selain menguasai legislatif, setiap partai politik juga berhak menguasai eksekutif. Inilah makna, fungsi dan tujuan dari partai politik, setara dengan hak warga negara lainnya, termasuk Polem Muda Ahmad Yani. Jika ingin maju sebagai bupati, wali kota atau Gubernur Aceh pada Pilkada 2022, silahkan. Bisa melalui jalur partai politik atau independen. Karena itu, Polem tak perlu resah dan gelisah," ujarnya.

Aceh UMKM Expo 2019
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh

Komentar

Loading...