Unduh Aplikasi

Jubir PA: Jangan Ungkit Luka Lama dan Bangkitkan Konflik Baru

Jubir PA: Jangan Ungkit Luka Lama dan Bangkitkan Konflik Baru
Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf bersama Jubir PA, Muhammad Shaleh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muhammad Shaleh mengatakan terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang saat ini sedang diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tidak ada yang tahu sama sekali terutama mengenai kronologisnya.

Namun sebut Shaleh, ada berita bahwa milisi yang dibentuk aparat Indonesia (TNI-Polri) saat itu, melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat di daerah Timang Gajah. Selain itu, tahun 2001, Mualem-sapaan Muzakir Manaf-juga belum menjadi Panglima TNA/GAM.

Lanjutnya, dalam struktur Komando Militer Teuntara Nangroe Atjeh (TNA), disetiap Wilayah dan Sagoe mempunyai otoritas dan kewenangan masing-masing. Itu sebabnya, Komando Militer Pusat yang baru dipimpin Mualem saat itu, hanya memberikan petunjuk secara umum.

“Struktur Komando Militer TNA adalah Komando Tentara Neugara Aceh (TNA) Pusat, Komando TNA Wilayah (Kabupaten/Kota), Komando Daerah TNA (beberapa kecamatan), dan Komando TNA Sagoe (tingkat kecamatan),” kata Shaleh dalam rilis yang diterima AJNN, Senin (14/10).

Sementara itu Shaleh menuturkan, TNA bersifat defensif. Artinya bertahan dan tidak menyerang siapa pun. Baru bergerak, ketika saat mendapat serangan. Karena itu, senjata hanya digunakan untuk membela dan mempertahankan diri dari serangan TNI-Polri serta milisi saat itu.

Sebab, target dan tujuan TNA atau GAM pada saat itu merupakan perjuangan politik dan diplomasi untuk meraih simpati rakyat, guna mencapai kemerdekaan Aceh.

“Nah, untuk mencapai semua itu, tentu GAM memerlukan dukungan dari seluruh rakyat Aceh, Indonesia dan dunia Internasional, sehingga setiap tindakan yang diambil TNA, untuk mendapatkan dukungan tadi. Jadi, tidak mungkin kontra produktif,” ungkapnya.

Selain itu kata Shaleh, semua Komando TNA bekerja secara independen berdasarkan karakter, kondisi dan situasi daerahnya masing-masing. Komando di atasnya (pusat) hanya memberikan petunjuk dan perintah secara umum.

Petunjuk umum diberikan untuk penguasaan wilayah, rakyat dan membentuk Pemerintahan Aceh (versi GAM). Karena syarat berdirinya sebuah Negara Bangsa adalah ada wilayah, rakyat dan pemerintahan yang dibentuk serta adanya pengakuan Internasional.

Dengan target dan tujuan tadi sebut Shaleh, mustahil GAM melakukan kekerasan terhadap rakyat (bangsanya) sendiri. Termasuk semua suku dan etnis serta agama yang ada di Aceh. Bahkan, ada anggota TNA yang menikah dengan perempuan etnis Jawa, Batak maupun Gayo.

Baca: Tagore Sempat Dimintai Keterangan Soal Dugaan Pelanggaran HAM di Timang Gajah

Karena target penguasaan serta melindungi setiap rakyat adalah untuk mencapai dan mendapat dukungan penuh dari rakyat Aceh. Maka, kalau pun ada kekerasan atau tindakan lain yang menyakiti rakyat. Ini menjadi tindakan kriminal dan tanggung jawab pribadi dari TNA yang melakukan itu.

"Jika diketahui komando di atas, tentu ada sanksi yang dijatuhkan. Dari tingkat skorsing, mencabut senjata sampai pemecatan sebagai TNA,” tutur Shaleh.

Terkait peristiwa detail tentang apa yang sebenarnya yang terjadi di Timang Gajah rentang tahun 2001 sampai dengan 2004. Menurut Shaleh, tak selaras jika disandarkan pada Mualem.

Sebaiknya dapat di tanyakan langsung pada Panglima Komando atau bekas Panglima Komando Wilayah Linge, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang menjabat saat itu. Termasuk Panglima Komando Sagoe di daerah ini.

“Komando Pusat TNA pasti mengutuk setiap kekerasan atau tindakan kriminal yang dilakukan terhadap rakyat Aceh saat itu. Kalau pun ada senjata yang digunakan, semata-mata untuk membela dan mempertahankan diri. Termasuk melindungi rakyat Aceh,” jelas dia.

Tak hanya itu, Shaleh juga mengatakan pengalaman kekerasan dan kesewenangan yang dilakukan terhadap Aceh sejak periode 1976 melalui Operasi Jaring Merah dan Daerah Operasi Militer, telah menimbulkan luka mendalam bagi rakyat Aceh. Hal inilah yang mendasari pembentukan dan kehadiran TNA sejak 1989. Tujuan sebenarnya sebagai kelengkapan bagi tata pemerintahan satu negara bangsa ketika itu.

Bahwa ada eksodus dari suku dan etnis diluar Aceh, ini adalah pengalaman masa lalu. Ada pemaksaan dari aparatur militer Indonesia yang memaksa para warga transmigran serta etnis lain di pedalaman Aceh untuk menjadi penunjuk jalan (informasi), mencari anggota GAM. Itu sebabnya, para anggota TNA ketika itu sering harus berpindah-pindah markas dan pos, karena terdeteksi atau terlacak oleh militer Indonesia.

“Untuk itu, saya kira tak ada catatan mendasar apa pun mengenai konflik masa lalu Aceh dari Mualem. Karena itu, pemanggilan Mualem oleh Komnas HAM RI, hal wajar dan biasa saja. Tak ada yang luar biasa,” katanya.

Sambung Shaleh lagi, setelah lahirnya MoU perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki, hendaknya menjadi titik orbit bagi perdamaian abadi di Bumi Serambi Mekah.

“Kalau penyelidikan Komnas HAM RI bertujuan sebagai langkah untuk mewujudkan rekonsiliasi yang utuh di negeri ini, saya kira tak soal. Hanya saja, jangan sampai membangkitkan luka lama dan melahirkan konflik horizontal baru. Ini tidak baik bagi masa depan perdamaian Aceh dan keutuhan Indonesia,” tegas Shaleh.

Komentar

Loading...