Unduh Aplikasi

Jualan Jokowi  ke  Internasional Tidak Laku

Jualan Jokowi  ke  Internasional Tidak Laku
Salamuddin Daeng. Foto: Ist

Oleh: Salamuddin Daeng

Setiap pemerintahan dimanapun berusaha memulihkan dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap mereka. Tidak sebatas pada masalah masalah keuangan dan anggaran, namun juga upaya menarik minat internasional melalui berbagai cara mulai dari isue pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, komitmen pada pelaksanaan hak azasi manusia, keberpihakan  pada lingkungan hidup, dan keseriusan dalam  memberantas kemiskinan. Dalam keseluruhan hal tersebut Pemerintahan Jokowi gagal menarik simpati dan minat internasional untuk memberi utang Indonesia.

Berbagai proposal pemerintah gagal menuai hasil, mulai dari 14 paket kebijakan ekonomi, dilanjutkan dengan mega proyek ambisius, lalu dilanjutkan lagi dengan tax amnesty dan sekarang Ombibus Law, semuanya tidak membuat internasional senang. Bahkan termasuk gonjang-ganjing politik dalam negeri seperti isu intoleransi, radikalisme, ancaman pada demokrasi, juga gagal menarik simpati internasional untuk mendukung pemerintah Indonesia. Bahkan Bank Dunia baru-baru ini menyatakan proposal omnibuslaw yang sangat dibanggakan pemerintah, malah dipandang  merupakan agenda pengrusakan lingkungan, mengabaikan hak pekerja dan mengancam keselamatan penduduk.

Bukti paling nyata bahwa internasional telah menjauh dari pemerintahan ini adalah pemerintah tidak lagi memperoleh utang bilateral dan multilateral? Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 utang luar negeri Pemerintahan Jokowi tidak bertambah seupil pun, malah yang  terjadi utang luar negeri Pemerintah Jokowi menurun. Ternyata negara pemberi utang dan lembaga keuangan multilateral tidak ada lagi yang mau menolong Indonesia. 

Hal ini mengkonfirmasi  datangnya masa sulit yakni para debt collector akan nongkrong di kementerian keuangan menunggu utang segera dibayar oleh pemerintah. Pemerintahan telah berhadapan dengan tukang tagih di halaman rumah.

Data statistik eksternal BI mencatat utang pemerintah Indonesia menurun dari 202,872 miliar USD pada akhir tahun 2019 menjadi 200,168 miliar USD pada kwartal II tahun 2020. Ini jelas kesialan yang besar mengingat dalam masa pandemi ini pemerintah sedang butuh uang cash yang banyak disaat penerimaan pajak pemerintah anjlok secara drastis. Disaat bersamaan pemerintah menetapkan defisit atau target utang dalam anggaran tahun 2020 lebih dari 1000 triliun rupiah. 

Keadaan yang dihadapi Presiden Jokowi sangat membayakan. Apa bahayanya? Satu  sisi pemerintah dihadapkan harus membayar kewajiban dalam mata uang asing,  khususnya kewajiban dalam US dolar dalam masa sulit ini, sedangkan penerimaan utang dalam mata uang asing tidak diperoleh sepeserpun. Uang rupiah masyarakat akan disedot untuk bayar utang dolar dan mata uang asing lainnya. 

Cilakanya, pandemi covid-19 diperkirakan sampai dengan tahun 2025, yang akan membuat penerimaan negara makin anjlok. Sementara tukang tagih utang sudah nongkrong di halaman kantor menteri keuangan. Berat dan menakutkan.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

HUT Pijay

Komentar

Loading...