Unduh Aplikasi

Jokowi Tidak Jawab Surat AHY, Sekjen Demokrat: Itu Hak dan Kewenangan Beliau

Jokowi Tidak Jawab Surat AHY, Sekjen Demokrat: Itu Hak dan Kewenangan Beliau
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Foto: IST.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya (TRH) mengatakan bahwa tidak dijawabnya dijawabnya surat Ketum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi yang bersangkutan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Teuku Riefky untuk menjawab penjelasan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, yang mengatakan Presiden Jokowi tidak berkenan menjawab surat AHY dengan alasan bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dalam istilah Demokrat dinamakan sebagai GPK PD ini dianggap sebagai permasalahan internal partai.

“Tapi sebelumnya menjawab, ingin saya sampaikan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara, karena kami juga bagian dari negara, dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara," ujar Teuku Riefky Harsya kepada AJNN, Jumat (5/2/2021) melalui siaran pers dari Jakarta.
 
Menurut Riefky, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut. Ada pun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka.  

"Melalui surat kami tertanggal 1 Februari 2021 yang lalu, Ketum AHY telah menyampaikan keyakinannya bahwa Bapak Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh Saudara Moeldoko atau pelaku GPK PD lainnya, tidak mengetahui adanya gerakan ini," ujar Riefky.

Menurutnya, Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik. Partai Demokrat, kata Riefky, tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait, dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun. 

"Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam dan Menkumham, yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPK PD tersebut. Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini," ujar Riefky.

Meskipun, dengan tidak adanya penjelasan dariJokowi yang tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun Partai Demokrat menurut Riefky tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut. 

"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPK PD, apalagi terlibat," ujarnya.
 
"Namun, menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut adalah hanya permasalahan internal Partai Demokrat semata, kami memiliki pandangan yang berbeda," kata Riefky.

Riefky kembali menjelaskan mengapa pihaknya gerakan itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat.  
 
Menurut Riefky, fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD), bukan hanya segelintir kader & eks kader PD, tetapi benar- benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko. Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung GPK PD tersebut, tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu.  
 
"Jadi sangat jelas, bahwa GPK PD bukanlah hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata. Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini," ujar Riefky.

Sebagai contoh kata Riefky, pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah.  
 
"Jika tindakan saudara Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (Hostile Taking Over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini," ujarnya.
 
Menurut pria berdarah Aceh tersebut, bagi para pengemban amanah rakyat, seperti Moeldoko, yang menjadi pedoman seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan yang seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek Moral, Etika & Keadilan. 

Kalau gerakan semacam GPK PD  dibiarkan dan dibenarkan (Justified), kata Riefky, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, "the rule of law" dan "rules of the game".  
 
"Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partaipartai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," ujarnya.
 
"Dalam kasus GPK PD, tidak mungkin segelintir kader & eks kader Demokrat tersebut, berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu," ujarnya menambahkan.

Menurut Riefky, di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen, sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Moeldoko telah menjadi pemimpin baru.  
 
"Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan PD oleh pihak luar itu nyata, dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya," ujar Riefky.
 
Kata Riefky, gerakan dan tindakan seperti ini, yang Moeldoko juga aktif dan “Involved" secara langsung, bagaimana mungkin, hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata.
 
"Partai Demokrat juga bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah diberikan tuntunan untuk segera bertindak, guna menyelamatkan kedaulatan dan kehormatan Partai," ujar Riefky.

Pria yang menempati kursi di Senayan melalu Daerah Pemilihan (Dapil) I Aceh tersebut mengatakan, Jika AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik, meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, maka nasib, kelangsungan hidup, dan masa depan Partai Demokrat, bisa menjadi lain.  
 
Menurutnya banyak preseden di masa lampau, yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai-partai politik di Indonesia, termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di tubuh partai politik, yang kemudian bagaimanapun akhirnya, melibatkan tangan-tangan pemerintah.  
 
Kata Riefky, adalah hal yang sangat menyedihkan bagi keluarga besar Partai Demokrat, jika upaya GPK PD ini benar-benar dilaksanakan, dan akhirnya menobatkan Moeldoko menjadi Ketum yang baru dengan merebut dari tangan Ketua Umum hasil kongres yang sah dan demokratis. 

Jika KLB ilegal tetap diselenggarakan kata Riefky,  pasti tidak sesuai dengan Konstitusi Partai (AD dan ART), tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, karena dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara.

"Tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan konstitusi, hak politik, tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," ujarnya.
 
"Nasib Partai Demokrat menurut Riefky juga akan malang, jika kemudian terjadi dua kepengurusan, dua ketua umum, yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara. Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang," pungkasnya.


Press Release Lengkap Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya

Pernyataan Sekjen Partai Demokrat Menanggapi Pernyataan Mensesneg 
 
Bismillahirrahmanirrahim,  Assalamualaikum wr. wb. 
 
Salam sejahtera bagi kita semua,  Saya Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.  
 
Sebelum menyampaikan pernyataan ini, sehubungan dengan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang tengah menjadi perhatian publik saat ini, perlu kami tegaskan bahwa “Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara, karena kami juga bagian dari negara, dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara".  
 
Berkaitan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan argumentasi bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (yang kami sebut sebagai GPK PD) ini dianggap sebagai permasalahan internal partai, izinkan, kami, Partai Demokrat memberikan tanggapan dan pandangan, sebagai berikut:  
 
1. Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketum AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, Ketum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPK PD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPK PD tersebut.  
 
Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut. Ada pun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Sdr. Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka.  
 
Melalui surat kami tertanggal 1 Februari 2021 yang lalu, Ketum AHY telah menyampaikan keyakinannya bahwa Bapak Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh Sdr Moeldoko atau pelaku GPK PD lainnya, tidak mengetahui adanya gerakan ini. Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik.  
 
Partai Demokrat juga menyampaikan tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait, dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun. Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam dan Menkumham, yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPK PD tersebut. Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini.  
 
Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut. Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPK PD, apalagi terlibat.  
 
Namun, menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut adalah hanya permasalahan internal Partai Demokrat semata, kami memiliki pandangan yang berbeda.  
 
Berikut ini akan kami sampaikan alasan kami mengapa gerakan itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat.  
 
2. Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD), bukan hanya segelintir kader & eks kader PD, tetapi benar- benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko. Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Sdr. Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung GPK PD tersebut, tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu.  
 
Jadi sangat jelas, bahwa GPK PD bukanlah hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata. Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini. Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah.  
 
3. Jika tindakan Sdr Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (Hostile Taking Over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini.  
 
Bagi para pengemban amanah rakyat, seperti Sdr Moeldoko, yang menjadi pedoman seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan yang seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek Moral, Etika & Keadilan. Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan (Justified), maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong Pejabat Negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, "the rule of law" dan "rules of the game".  
 
Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partaipartai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita.  
 
4. Dalam kasus GPK PD, tidak mungkin segelintir kader & eks kader Demokrat tersebut, berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu. Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Sdr Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 %; sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Sdr Moeldoko telah menjadi pemimpin baru.  
 
Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan PD oleh pihak luar itu nyata, dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Sdr Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya.  
 
Gerakan dan tindakan seperti ini, yang Sdr Moeldoko juga aktif dan “Involved" secara langsung, bagaimana mungkin, hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata.  
 
5. Partai Demokrat bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah diberikan tuntunan untuk segera bertindak, guna menyelamatkan kedaulatan dan kehormatan Partai. Jika Ketum AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik, meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, maka nasib, kelangsungan hidup, dan masa depan Partai Demokrat, bisa menjadi lain.  
 
Banyak preseden di masa lampau, yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai-partai politik di Indonesia, termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di tubuh partai politik, yang kemudian bagaimanapun akhirnya, melibatkan tangantangan pemerintah.  
 
Betapa sedihnya keluarga besar Partai Demokrat, jika upaya GPK PD ini benar-benar dilaksanakan, dan akhirnya menobatkan Sdr Moeldoko menjadi Ketum yang baru, merebut dari tangan Ketua Umum hasil kongres yang Sah dan Demokratis. Jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, yang pasti tidak sesuai dengan Konstitusi Partai (AD dan ART), tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan Konstitusi, Hak Politik, Tatanan Demokrasi dan Sistem yang berlaku.  
 
Nasib Partai Demokrat juga akan malang, jika kemudian terjadi 2 kepengurusan, 2 ketua umum, yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara. Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.  
 
Karenanya, demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi Gerakan Pengambil Kepemimpinan Partai Demokrat ini kami ingin berjuang baik-baik, agar sekali lagi kedaulatan dan kelangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengapresiasi para kader Partai Demokrat yang telah melakukan deteksi dini dan lapor cepat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.  
 
Hal ini membuktikan bahwa Partai Demokrat solid dan terlahir sebagai Partai Ideologis yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Inilah perwujudan atas apa yang disampaikan Ketum AHY sebagai kode etik keperwira-an dan jiwa seorang kesatria. Sekali lagi, kami bangga dengan seluruh Kader Partai Demokrat dimanapun berada.  
 
Demikian pernyataan kami,  Terima kasih.  
Wassalamu alaikum wr.wb. 
 
Herzaky Mahendra Putra 
Kepala Badan Komunikasi Strategis  
DPP Partai Demokrat 
08111070090 

HUT Pijay

Komentar

Loading...