Unduh Aplikasi

Jokowi Minta Kepala Daerah di Aceh Periksa Penyaluran Bansos

Jokowi Minta Kepala Daerah di Aceh Periksa Penyaluran Bansos
Presiden Jokowi resmikan Tol Banda Aceh - Sigli. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah di Aceh untuk memeriksa penyaluran bansos bantuan dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus corona.

Jokowi mengungkap kepada daerah memeriksa seluruh bantuan mulai dari BLT Desa, bansos tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga sembako.

"Sekali lagi yang berkaitan dengan bansos, yang berkaitan dengan stimulus ekonomi, tolong Pak Gubernur bersama dengan seluruh bupati dan wali kota betul-betul dicek," ujarnya dalam peresmian tol pertama di Aceh, Selasa (25/8).

Jokowi pun mengingatkan untuk memeriksa masalah subsidi listrik yang digratiskan untuk pengguna 450 VA. Dia juga mengingatkan ada bantuan untuk UMKM sebesar Rp2,4 juta.

"Tadi sudah saya sampaikan lagi mengenai banpres produktif yang diberikan ke usaha mikro kecil sebesar Rp2,4 jt. Langsung ke rekening mereka. Kami berikan ke 12 juta pelaku usaha dari Sabang-Merauke dari Miangas-Pulau Rote," paparnya.

Jokowi menegaskan semua bantuan yang digelontorkan diharapkan bisa menjadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali normal di tengah pandemi virus corona.

Hingga saat ini, realisasi dana penanganan virus corona dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp174,79 triliun per 19 Agustus 2020. Jumlah tersebut setara 25,1 persen dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, program yang memiliki desain penyaluran simpel dan program existing memiliki eksekusi yang lebih cepat. Contohnya, program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan sebagainya.

"Namun apabila belum dan merupakan program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusi butuh waktu. Ini yang oleh oleh presiden meminta kementerian/lembaga dalam membuat dan desain program harus simpel dan akuntabel," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin.

Komentar

Loading...