Unduh Aplikasi

Jokowi Diharap Bisa Dengar Suara Publik soal RUU KPK

Jokowi Diharap Bisa Dengar Suara Publik soal RUU KPK
Ilustrasi KPK. Foto: kumparan/Nugroho Sejati

JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo soal revisi Undang-undang KPK dipertanyakan banyak pihak. Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Riyadi menyarankan, selain mengundang pimpinan KPK, Jokowi juga mengundang tokoh-tokoh dan ilmuwan berintegritas untuk mengklarifikasi informasi yang presiden dapat.

"Basis informasi yang akurat sangat penting bagi seorang presiden untuk menentukan kebijakan hukum dan politiknya. Kami khawatir ada kekuatan yang sengaja memblock presiden untuk hanya diberi informasi mengenai KPK dari satu sisi," jelas Eko melalui pesan WA, Senin (16/9).

Dia berharap, suara-suara orisinil dari publik bahwa revisi UU KPK yang diinisiasi DPR akan menghancurkan KPK bisa didengar Jokowi. Meski tak banyak waktu, namun masih ada kesempatan bagi Jokowi untuk untuk membatalkan pembicaraan mengenai revisi UU KPK.

"Presiden masih memiliki waktu, walaupun mepet. Menarik surpres yang sudah diberikan dengan melarang Menteri Hukum dan HAM dan Menpan RB hadir di DPR," katanya.

Jika hal tersebut tidak dijalankan, maka presiden bisa dibilang tidak menjalankan amanat publik, namun jika dilakukan presiden benar-benar menjaga spirit reformasi. Eko pun kembali menagih janji Jokowi untuk menguatkan KPK.

"Saya menuntut Presiden memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK. Itulah amanah publik pada dirinya. Saatnya Presiden mengeluarkan Sabda Pandita dengan menyerukan satu suara lindungi KPK dengan menghentikan pembahasan RUU KPK," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo telah meneken surat presiden (surpres) ke DPR untuk pembahasan Revisi UU KPK. Bersamaan dengan surpres itu juga, Jokowi menyerahkan draf atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait hal-hal yang perlu direvisi dalam UU KPK oleh DPR.

Rencana untuk merevisi UU KPK tersebut ditolak oleh KPK. Mereka sudah menyatakan bahwa revisi UU KPK perlu ditolak. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut pihaknya tidak semata-mata menolak. Menurut dia, penolakan itu lantaran poin-poin yang mencuat dalam revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah berpotensi melemahkan.

Salah satu poin yang mencuat dalam revisi UU KPK ialah soal peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Agus pun menyinggung soal hal tersebut.

Komentar

Loading...