Unduh Aplikasi

Jokowi: Ada Partai yang Tak Setuju Gerindra Gabung Koalisi

Jokowi: Ada Partai yang Tak Setuju Gerindra Gabung Koalisi
Jokowi menyebut masih ada partai koalisi pengusungnya yang belum mau menerima Gerindra bergabung (CNN Indonesia/Hesti Rika)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bersua Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Moda RayaTerpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, awal bulan lalu. Jokowi bersalaman, lalu berpelukan dengan lawannya di Pilpres 2019 lalu.

Ini merupakan pertemuan pertama Jokowi dan Prabowo selepas pesta demokrasi lima tahunan. Pertemuan keduanya mencairkan suasana, sekaligus memunculkan spekulasi: Gerindra masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi tak keberatan jika pertemuan itu dianggap sebagai sinyal Gerindra akan masuk dalam koalisinya. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut belum membahas wacana Gerindra gabung koalisi dengan partai pendukungnya.

Partai pendukung Jokowi antara lain, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, PSI, Perindo, Hanura, PKPI, dan PPP. Sementara Gerindra mengusung Prabowo bersama Partai Demokrat, PAN, dan Partai Berkarya.

"Yang jelas sampai saat ini kita belum bertemu dengan seluruh koalisi untuk berbicara mengenai tambah atau tidaknya partai baru di koalisi kita. Belum, belum sampai ke sana," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan CNNIndonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/8).

Jokowi mengaku sudah menerima pandangan dari beberapa partai koalisinya tentang wacana Gerindra masuk Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Dia mengatakan ada partai yang menerima partai tersebut bergabung dalam koalisi. Namun, ada partai yang menolak.

"Ada yang setuju ada yang tidak setuju, biasa. Inilah yang perlu diorkestrasi agar suaranya sama kalau ya, ya, kalau tidak ya tidak, gitu," ujarnya.

Jokowi tak menyebut partai mana yang setuju atau tak setuju Gerindra bergabung dalam koalisi.

Dia hanya mengatakan bahwa perjumpaannya dengan Prabowo penting untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa elite politik rukun meski sempat bertarung di Pilpres 2019. Menurutnya, masyarakat juga seharusnya bisa mengikuti dan rukun kembali.

Jokowi menyadari masyarakat masih ada yang belum bisa menerima hasil Pilpres 2019. Ia menyatakan perlu diberikan penjelasan bahwa Pilpres itu adalah kontestasi politik lima tahun sekali, yang menjadi konsensus bersama usai reformasi.

"Ini yang perlu diluruskan, yang di sini," tuturnya.

Menurutnya, masalah ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia mengatakan bukan hanya tugas pemerintah untuk menjelaskan bahwa Pilpres adalah kontestasi politik yang dipilih untuk mencari pemimpin lima tahun sekali.

"Ini tugas kita bersama, partai-partai politik, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjelaskan mengenai, sebetulnya kemarin itu kontestasi politik, ya kalau sudah selesai kita kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air," ujarnya.

"Jangan sampai keutuhan negara kesatuan republik Indonesia ini dikorbankan gara-gara pilpres, tidak. itu tidak boleh," kata Jokowi.

Beberapa waktu lalu, salah satu petinggi Gerindra mengatakan kepada CNNIndonesia.com, bahwa peluang partainya bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf 70 persen. Ia bahkan menyebut tiga sosok telah disiapkan Gerindra untuk menjadi pembantu Jokowi.

Mereka adalah Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, serta mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menampik sudah menyodorkan nama-nama kepada Jokowi. Dia mengklaim partainya baru sebatas mengajukan konsep ketahanan pangan, energi dan ekonomi.

Komentar

Loading...