Unduh Aplikasi

Joko Widodo Curhat, Samsul Bahri Juga

Joko Widodo Curhat, Samsul Bahri Juga
Ilustrasi: indiamart

SEDIH. Membayangkan lembaga sebesar Komisi Independen Pemilihan Aceh tak punya kantor sendiri rasanya aneh. Bukan saja karena tidak pantas, hal ini juga menunjukkan kegagalan KIP dan Pemerintah Aceh dalam membangun komunikasi.

Namun inilah yang terjadi. Bahkan Samsul Bahari, Ketua KIP Aceh, mencurahkan isi hatinya di hadapan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dia mengungkapkan bahwa KIP Aceh berulang kali diminta pindah oleh si empunya gedung. KIP saat ini memang menumpang di gedung milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Dalam kesempatan itu, Samsul bahkan mendramatisasi sikap dengan menyebut pihaknya rela berkantor di lapangan terbuka, di bawah tenda. Tentu saja pernyataan ini tak sungguh-sungguh dinyatakan oleh Samsul. Dia hanya sedang jengkel karena sedang menghadapi jalan buntu.

Sama seperti Presiden Joko Widodo saat berhadapan dengan para pembantunya. Dalam potongan video rapat kabinet yang diunggah Sekretariat Negara--tentu saja ini atas persetujuan Jokowi--ke situs Youtube, presiden mencurahkan isi hati dengan nada tinggi.

Jokowi berhak marah. Bahkan wajar bila dia mengancam akan me-reshuffle menteri yang dianggapnya tidak memiliki sense of crisis. Namun karena video ini sengaja disebar, tentu ada maksud-maksud lain. Urusan ini, hanya Jokowi dan staf publikasinya lah yang lebih tahu.

Namun dua hal berbeda ini memiliki solusi yang sama. Jokowi atau Samsul harus pandai-pandai melobi. Ini adalah seni yang harusnya dimiliki oleh para pemimpin lembaga dalam kehidupan dalam negara demokrasi.

Jokowi, misalnya, meski berstatus sebagai presiden, dia tetap perlu melobi. Berkomunikasi dengan para menteri secara intens agar mereka mau melaksanakan keinginan Jokowi. Sehingga Jokowi tak perlu marah-marah apalagi menyebar video marah-marah itu.

Sama seperti Jokowi, Samsul pun harus melakukan hal yang sama. Ada banyak gedung yang bisa digunakan oleh KIP Aceh sebagai kantor. Aset daerah itu harusnya bisa dipakai jika komunikasi Samsul dengan para pemangku kepentingan berjalan baik.

KIP Aceh bertanggung jawab atas kesuksesan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan wewenang sebesar itu, rasanya tak sulit meyakinkan pemerintah, atau menggandeng DPR Aceh, mencari gedung yang cocok untuk berkantor dan menyimpan arsip-arsip penting.

Mungkin wewenang Samsul tak sebesar Jokowi, tapi dia dan kawan-kawan tak perlu lah berkantor di bawah tenda. Karena KIP bukan penjual kepala muda.

Komentar

Loading...