Unduh Aplikasi

SIDANG SENGKETA PT KALISTA ALAM

Jika Terbukti Lahan Milik Masyarakat, DPRK Nagan Raya Siap Perjuangkan

Jika Terbukti Lahan Milik Masyarakat, DPRK Nagan Raya Siap Perjuangkan
Ketua DPRK Nagan Raya, Jonniadi. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

NAGAN RAYA - Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya mengaku siap memperjuangkan lahan masyarakat Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, kabupaten setempat yang dilaporkan akan dilakukan eksekusi serta pemulihan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK).

Ketua DPRK Nagan Raya, Jonniadi, mengatakan untuk mengetahui lahan yang akan dipulihkan tersebut milik siapa, ia meminta kepada warga Pulo Kruet dapat memberikan dokumen pembuktian berupa salinan sertifikat kepada pihaknya untuk dipelajari.

"Memang kemarin itu kami sempat mendapat pengaduan secara lisan dari warga bersama pengacaranya terkait lahan warga yang katanya akan dipulihkan di dalam kawasan izin PT Kalista Alam, tapi kami belum tahu itu milik siapa, tapi kami sudah minta salinan sertifikatnya," kata Jonniadi.

Ditambahkan Jonniadi, dari barang bukti dokumen sertifikat yang dimintanya itu baru sepuluh sertifikat yang diterimanya tersebut.

Dikatakan Jonniadi, jika dipelajari dari sertifikat tersebut itu merupakan program nasional (prona) yang berdasarkan tanggal dan tahunnya lebih dulu dari pada izin usaha perkebunan milik PT Kalista Alam dikeluarkan.

Meski demikian, kata dia, jika nantinya lahan yang hendak dilakukan pemulihan dan disita negara murni milik perusahaan, pihaknya tidak akan mengambil sikap lantaran itu susah menjadi keputusan peradilan.

"Kami tidak bisa melakukan apapun dan sikap apapun jika memang yang dieksekusi milik perusahaan, karena itu sudah ada keputusan pengadilan negara secara tetap," ungkap Jonniadi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya, Teuku Hidayat. Pihaknya juga mengaku siap memperjuangkan lahan milik masyarakat jika memang ikut dipulihkan.

Akan tetapi, Hidayat meyakini lahan yang akan dipulihkan oleh KLHK sesuai dengan keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung, merujuk dari keputusan Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan milik PT Kalista Alam.

"Saya pikir jika lahan milik masyarakat yang akan dipulihkan dan disita akan perjuangkan selama mereka bisa membuktikan dengan alas hak, kalau tidak bagaimana kita perjuangkan," kata Hidayat.

Hidayat mengaku tidak akan setuju jika lahan masyarakat dipulihkan lantaran itu merupakan sumber ekonomi masyarakat sekitar.

Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk tidak berasumsi dan menerima informasi yang belum pasti lahan yang dipulihkan itu milik mereka, sebelum diberikan kesempatan kepada KLHK melakukan pendataan aset milik perusahaan.

"Saat ini kan belum dilakukan sita dan pemulihan, mereka sedang mendata dulu. Jadi beri kesempatan dulu kepada pihak KLHK mendatanya," ungkap Hidayat.

Menurut Hidayat, lahan yang akan dipulihkan tersebut murni di luar lahan milik masyarakat yang telah disertifikasi lewat prona.

Komentar

Loading...