Unduh Aplikasi

Jerih Perangkat Desa di Pijay Dibayar Tanpa Legalitas SK

Jerih Perangkat Desa di Pijay Dibayar Tanpa Legalitas SK
Ilustrasi. Foto: Net

PIDIE JAYA - Kebanyakan keuchik (kepala desa) di Kabupaten Pidie Jaya mengantikan perangkat desa tanpa berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya.

"Banyak keuchik mengantikan perangkat desa yang baru dengan yang lama tanpa rekom dari camat. Rekom camat itu berdasarkan Perbub Nomor 17 tahun 2018," kata Kabag Pemerintahan Sekdakab Pidie Jaya, Muslim Khadri kepada AJNN, Senin (18/5).

Dijelaskan, pergantian perangkat mesti harus ada SK pemberhentian dan pengangkatan berdasarkan Perbub Nomor 17 Tahun 2018 itu. Namun apa yang dilakukan oleh sebagian keuchik di Pidie Jaya melenceng dari peraturan bupati tersebut.

Bahkan, lanjut Muslim, perangkat yang baru diangkat tersebut telah dibayar jerih.

Baca: Ratusan Keuchik di Pijay Datangi BPM

"Ada beberapa camat mengatakan kalau ada keuchik yang memberhentikan dan mengangkat perangkat desa tanpa rekom camat. Bahkan perangkat desa yang baru diganti itu sudah dibayar jerih, seharusnya tidak bisa dibayar jerih jika tidak ada legalitas SK," terang dia.

Muslim meminta kepada keuchik di Pidie Jaya untuk tidak membayar jerih kepada perangkat desa, tanpa SK pemberhentian kepada perangkat desa sebelumnya.

"Pergantian dan pengangkatan perangkat desa di Pidie Jaya harus sesuai dengan Perbub Nomor 17 Tahun 2018," tegas Muslim.

Komentar

Loading...