Unduh Aplikasi

Jenderal Investor Presiden Jokowi

Jenderal Investor Presiden Jokowi
Ilustrasi: pexels

TAK ada urgensi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang sapu jagat ini malah menjadi penegasan bahwa sebenarnya pemerintah dan partai pendukung di parlemen tak benar-benar peduli pada rakyat. 

Undang-undang ini dibahas saat seharusnya pemerintah dan DPR fokus menghadapi krisis negara akibat pandemi covid-19. Namun seperti biasa, cara pemerintah menangani covid-19 dan dampaknya sama seperti cara mereka mengejar pengesahan undang-undang sapu jagat itu: kepentingan ekonomi. 

Pada periode kepemimpinan kali ini, Presiden Joko Widodo mempertontonkan kepada masyarakat bahwa jenderal yang menjadi acuan dalam menjalankan negara ini adalah investasi. Jokowi memberikan seabrek kemudahan kepada investor untuk masuk menguasai sektor-sektor perekonomian negara. 

Sesungguhnya Pemerintahan Jokowi tidak sedang memperbaiki iklim investasi, seperti yang kerap mereka dengung-dengungkan. Yang mereka lakukan adalah membuka banyak pintu kemudaratan bagi perekonomian Indonesia dan mengantarkan rakyat ke pintu gerbang penjajahan alih-alih kemerdekaan. 

Dalam undang-undang itu, jika kelak disahkan, nasib rakyat Indonesia tak lain hanya seperti kuli di era penjajahan Belanda dan Jepang. Bedanya, kali ini kuli-kuli itu dijejali dan dibuai dengan teknologi telepon cerdas yang membuai angan-angan. 

Rakyat, dalam aturan undang-undang sapu jagat ini tak memiliki daya tawar terhadap pengusaha. Mereka dipaksa untuk hidup apa adanya; terhisap, saat para pengusaha menikmati keuntungan besar dari keringat yang dikeluarkan para pekerja. 

Undang-undang ini juga berpotensi besar merusak lingkungan. Aturan ini akan meniadakan analisis mengenai dampak lingkungan yang menjadi keharusan bagi pengusaha sebelum mendirikan bisnis di suatu tempat. 

Tapi semua itu tak bernilai lagi. Tidak lebih berharga dari sebuah investasi yang tak jelas tolak ukurnya. Hanya ada satu kata untuk merespons anarkisme pemerintahan terhadap negara, alam dan rakyat Indonesia: lawan.

Komentar

Loading...