Unduh Aplikasi

Jawab Surat DPRA, Kemenkumham Masih Akui Kepengurusan Irwandi Yusuf

Jawab Surat DPRA, Kemenkumham Masih Akui Kepengurusan Irwandi Yusuf
Surat jawaban Kemenkumham Aceh atas surat DPRA terkait keabsahan DPP PNA. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Konflik dualisme kepengurusan Partai Nangroe Aceh (PNA) kini berdampak terhadap susunan pengurus Fraksi PNA di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam rapat paripurna pengumuman pembentukan Fraksi-Fraksi DPRA dan Usul Penetapan Calon Pimpinan DPRA Definitif periode 2019-2024, Senin (14/10) malam, Ketua DPRA Sementara, Dahlan Jamaluddin tidak mengumumkan susuna Fraksi PNA.

Dahlan mengungkapkan untuk susunan fraksi dari PNA tidak diumumkan. Menurutnya itu sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dinyatakan bahwa partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.

"Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik," jelasnya.

Untuk itu, ia berpesan agar segala persoalan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana serta melalui musyawarah dan mufakat sebagai budaya yang sudah mengakar di masyarakat.

Samsul Bahri, yang merupakan Ketua Umum PNA versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Bireun berang. Ia tidak sepakat dengan sikap pimpinan dewan yang tidak mengumumkan susuna Fraksi PNA. Pasalnya dirinya merasanya PNA di bawah kepemimpinannya sah menurut hukum.

Surat jawaban Kemenkumham Aceh atas surat DPRA terkait keabsahan DPP PNA. Foto: Dok AJNN

Setelah Tiyong--sapaan Samsul Bahri--giliran Reza Fahlevi Kirani yang ikut memprotes atas sikap Dahlan yang tidak mengumumkan susunan Fraksi PNA itu. Ia bahkan mengusulkan untuk dilakukan voting kubu mana yang paling banyak dipilih oleh enam anggota DPRA dari PNA.

Namun, usulan dari kedua dewan itu tak digubris oleh Dahlan Jamaluddin. Ia memastikan akan mengumumkan susunan Fraksi PNA itu di paripurna selanjutnya.

Ternyata sebelum paripurna itu, DPRA sudah pernah menyurati Kanwil Kemenkumham Aceh untuk meminta kejelasan kubu mana yang hingga kini masih diakui oleh lembaga itu.

Surat DPRA bernomor 161/2504 tertanggal 11 Oktober 2019, dengan perihal permohonan penjelasan terhadap keabsahan kepengurusan DPP PNA.

Kemenkumham Aceh juga sudah menjawab surat dari DPRA itu dengan nomor W.1.AH.11.03-453, tertanggal 14 Oktober 2019, yang diteken langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Aceh, Lilik Sujandi.

Dalam surat jawaban Kemenkumham Aceh itu menjelaskan bahwa hingga kini belum ada perubahan terhadap keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh nomor W.1-675-AH.11.01 tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh.

Sementara itu, Anggota DPRA dari PNA, Darwati A Gani yang dikonfirmasi membenarkan surat tersebut.

"Benar, itu surat jawaban atas surat yang dikirimkan DPRA, untuk meminta kejelasan dari Kemenkumham Aceh," kata Darwati A Gani singkat kepada AJNN, Selasa (15/10).

Komentar

Loading...