Unduh Aplikasi

Janji Proyek Bupati Mawardi

Janji Proyek Bupati Mawardi
ilustrasi: anny cook

MAWARDI Ali, Bupati Aceh Besar dan Ketua DPD Partai Amanat Nasional, harus menjelaskan kepada publik tentang laporan Zulkarnaini Bintang kepada Polda Aceh. Karena yang tengah dihadapi oleh Mawardi bukan sekadar urusan utang piutang. 

Laporan terkait utang Mawardi yang digunakan pada masa pemilihan kepada daerah itu juga menyangkut kredibilitas dirinya dan tanggung jawab sebagai kepada pemerintahan. Apalagi yang tengah dipertaruhkan adalah anggaran daerah. 

Apa yang dipraktikkan oleh Mawardi dan Zulkarnaini adalah sebuah praktik yang melanggar aturan. Bahkan jika itu masih sekadar janji yang diucapkan sebelum Mawardi memenangkan Pilkada Aceh Besar 2017. Seorang kepala daerah seharusnya hanya berjanji untuk kemajuan daerah. Memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang bisa berdampak pada kerugian keuangan daerah. 

Praktik ini seperti menjadi hal yang lazim di banyak pemerintahan. Artinya, peminjam akan mengatur pengembalian utang dengan membuat proyek-proyek yang dirancang untuk dimenangkan oleh pemberi pinjaman. 

Sederet iklan lelang menjadi hambar. Karena tanpa dilelang pun, paket-paket yang seolah-olah ditawarkan kepada publik itu telah mendapatkan pemenang. Serangkaian persyaratan yang dibuat hanya berlaku di atas kertas. Lelang hanya dibuat sebagai “stempel” yang membenarkan seluruh praktik korup tersebut. 

Bagi pengusaha, mau tak mau, mereka harus ikut dalam arus ini jika ingin bertahan. Meski tak sedikit pula pengusaha yang menyiapkan jagoan, atau bahkan dia sendiri ikut berlaga, dalam pemilihan kepada daerah atau pemilihan anggota legislatif. 

Bahkan jika mereka ikut menyetor, keuntungan yang mereka dapat pun pasti sangat sedikit. Atau kalau memang mengejar keuntungan, maka kualitas pekerjaan harus dikurangi yang berarti mereka harus melakukan kejahatan demi mengembalikan modal yang mereka keluarkan. 

Parahnya lagi, saat hal ini diadukan kepada aparat penegak hukum, jarang sekali kasus-kasus seperti itu jadi perhatian. Karena forum pimpinan daerah malah menjadi ajang untuk saling mengamankan di antara sesama pejabat lokal. Saluran-saluran hukum yang ada disumbat. Menjaga agar kekuasaan ini tetap mendominasi dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi-pribadi yang tergabung. 

Sisi pidana aduan Zulkarnaini akan menjadi ranah aparat penegak hukum. Namun dari sisi moral, Mawardi perlu memberikan penjelasan kepada publik bahwa apa yang dilaporkan oleh Zulkarnaini itu sama sekali tidak terkait dengan jabatannya sebagai kepala daerah. 

Komentar

Loading...