Unduh Aplikasi

Jangan Takut Mengusut Ahok

Jangan Takut Mengusut Ahok
ilustrasi

HARI ini ribuan umat muslim berkumpul di Jakarta menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama diperiksa. Ahok dianggap menistakan Alquran saat berhadapan dengan masyarakat di Kepulauan Seribu, Jakarta. Rekamannya tersebar luas dan disaksikan ribuan penonton di Youtube.

Adalah surat Almaidah ayat 51 yang dianggap Ahok sebuah kebohongan. Ayat berisi anjuran kepada muslim untuk tidak memilih seorang kafir sebagai pemimpin dianggap Ahok akal-akalan politik. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada 11 Oktober 2016, Ahok disebut menghina Alquran.

Fatwa ini keluar setelah kepolisian secara tidak langsung meminta fatwa MUI sebagai dasar untuk memeriksa Ahok dalam kasus penistaan ini. Setelah fatwa ini dikeluarkan, polisi belum juga menangkap Ahok. Bahkan Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta masyarakat muslim untuk melihat kembali video itu. Tito menganggap, Ahok tidak layak diperiksa.

Kemarin, di depan kantor Polda Aceh, ratusan aktivis Barisan Muda Islam Aceh berunjuk rasa meminta kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama ini. Mereka menilai Ahok menghina dan mengebiri kebhinekaan; mengancam kesatuan Indonesia. Massa juga menilai Ahok merusak nilai-nilai toleransi dan mengancam kerukunan kehidupan beragama di Indonesia.

Mereka juga menilai kepolisian mengulur-ulur waktu pemeriksaan terhadap Ahok, seolah-olah melindungi. Padahal sangat jelas dan cukup bukti untuk memeriksa dan menahan Ahok atas tuduhan penistaan agama.

Pada Oktober 1990, Arswendo Atmowiloto, tokoh pers, ditahan karena menghina Nabi Muhammad saw. Dia membuat angket yang menghina Islam dalam tabloid yang dikomandaninya: Monitor. Kasus Monitor dianggap mengganggu kerukunan beragama.

Ditekan sana sini, Arswendo panik. Dia meminta bantuan sejumlah tokoh nasional. Namun gagal. Lantas dia meminta maaf secara terbuka yang tak cukup menyelamatkannya dari jerat hukum. Arswendo dibui 5 tahun. Monitor dibreidel oleh Menteri Penerangan Harmoko yang juga memiliki saham Monitor sebesar 30 persen.

Ahok juga meminta maaf. Dan ini terpulang kembali kepada masing-masing individu muslim, menerima atau tidak. Namun proses hukum terhadap pelanggaran itu harus tetap berjalan. Hukum bukan mengadili orangnya. Bukan karena dia seorang keturunan Cina atau beragama Nasrani. Hukum mengadili perbuatan Ahok.

Karena itu, kepolisian harus bersikap netral. Ahok atau siapa saja di republik ini berkedudukan sama di mata hukum. Negara tak boleh takut untuk menegakkan konstitusi. Sekali lagi, ini bukan urusan politik. Ini adalah tentang negara melindungi hak dan keyakinan beragama warganya.

Komentar

Loading...