Unduh Aplikasi

Jangan Politisasi Aturan Pilkada Aceh

Jangan Politisasi Aturan Pilkada Aceh
ilustrasi
DALAM berdemokrasi, kepastian hukum adalah hal mutlak. Hukum adalah panglima dan semua warga negara harus tunduk, tanpa terkecuali. Ini adalah prasarat mutlak yang harus ditempuh agar proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Di Aceh, kondisinya lebih dinamis. Kekhususan Aceh kerap kali dianggap bertentangan dengan undang-undang di republik ini. Aturan yang ada dipakai sesuai dengan kepentingannya, jika menguntungkan dipakai, demikian pula sebaliknya. Penafsiran berdasarkan kepentingan ini akan menimbulkan konflik regulasi.

Even terdekat yang rawan diseret-seret dalam konflik regulasi ini adalah Pemilihan Kepala Daerah 2017. Hingga kini, revisi Qanun Pilkada Aceh masih belum tuntas. Padahal ini penting untuk memastikan proses pemilu hingga adanya keputusan tetap dan final hasil pemilihan agar tidak ada celah untuk disengketakan.

Salah satu contoh adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai penganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Aturan ini mengharuskan syarat pencalonan 20 persen oleh partai pemilik kursi di parlemen.

Hal ini berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yang hanya mengajukan syarat 15 persen bagi partai pemilik kursi di parlemen untuk mengajukan calon. Begitu juga dengan syarat dukungan calon perseorangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan, setiap calon harus mengantongi dukungan sebanyak 6,05 persen dari total pemilih. UUPA mensyaratkan aturan lebih ringan, hanya 3 persen. Aturan tentang syarat mundur bagi anggota dewan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juga tidak tercantum dalam UUPA.

Aturan lain yang berpotensi memicu polemik adalah tentang calon independen bukan dari partai politik. Serta aturan yang mengharuskan dukungan bagi calon perseorangan harus juga dilengkapi dengan wakilnya.

Karenanya, penting bagi dewan untuk segera menuntaskan revisi Qanun Pilkada sehingga saat seluruh pemain dan wasit berada di lapangan, masing-masing memedomani satu panduan. Inilah yang harus dilakukan untuk mencegah potensi sengketa karena perbedaan tafsir aturan.

Di Aceh, aturan itu harus mempedomani UUPA, sebagai bentuk kekhususan.
IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...