Unduh Aplikasi

Jangan Pilih Pemberi Harapan Palsu

Jangan Pilih Pemberi Harapan Palsu
Askhalani bin Muhammad Amin
Oleh: Askhalani bin Muhammad Amin*

Memimpin Aceh tak cukup hanya dengan modal kecerdasan, atau bermodalkan pengalaman memimpin yang panjang namun cenderung korup. Tidak juga para pemberi harapan palsu.

SAAT membicarakan sosok kepala daerah yang konsisten dan antikorupsi, di era keterbukaan seperti saat ini, yang tergambar di pikiran publik hanya beberapa nama. Mereka adalah figur yang mampu memberikan perubahan nyata. Aksi mereka tanpa rekayasa.

Di Jakarta ada nama Basuki Tjahaja Purnama--akrab disapa Ahok. Ada juga nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini--akrab disapa Risma. Mereka adalah sejarah baru dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia.

Dalam pemilihan wali kota, Risma seperti tak ada lawan. Terobosannya selama memimpin kota pahlawan itu membuat lawannya keder. Tanpa diduga, Risma, atas bantuan sejumlah orang yang bekerja di “bawah tanah”, menutup tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara: Gang Dolly. Dia juga mengubah wajah Surabaya yang panas menjadi lebih hijau dan manusiawi.

Di tangan Ahok, Jakarta berubah baru. Di bidang pemerintah, dia melakukan sejumlah terobosan. Pria Cina ini rela tak populer di kalangan pejabat karena memangkas sejumlah kebijakan yang dianggap membebani kinerja pelayanan publik. Sejumlah kepala satuan kerja dan lurah diganti karena terbukti korupsi. Untuk mencari sosok yang pantas, dia juga melakukan seleksi terbuka. Tak ada urusan, seberapa dekat seseorang itu dan pengaruhnya dalam masyarakat.

Perlahan wajah lusuh Jakarta berubah cerah. Dia membenahi transportasi massal, membuat taman bermain anak dan ruang terbuka hijau. Bahkan dia menindak sejumlah perusahaan telekomunikasi yang mencuri saluran dalam got untuk memasang kabel karena menyebabkan banjir.

Perlahan Ahok menjadi “pahlawan” baru. Dia memperbaiki Infrastruktur publik, membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan mereformasi birokrasi pemerintahan. Pegawai negeri bermental korup didepak. Wajah pelayanan menjadi lebih baik dan memuaskan publik.

Salah satu langkah yang patut diacungi jempol adalah upaya Ahok mengagalkan korupsi sistematis yang dilakukan oleh dewan lewat mekanisme perencanaan anggaran. Dewan menitipkan program aspirasi untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS).

Jika di daerah lain aspirasi menjadi bahan bagi-bagi kue legislatif dan eksekutif, tidak di Jakarta. Ahok melawan aksi begal ini. Dia bahkan dimusuhi legislatif dan partai-partai politik yang dulu menjadi perahu saat Ahok mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mereka merasa dikhianati oleh Ahok.

Andai saja Aceh seberuntung Jakarta, tentu akan banyak terobosan untuk menghempang perilaku birokrasi dan korupsi yang semakin menggerogoti Aceh. Namun pemimpin seperti Ahok tidak jatuh dari langit. Dia lahir dari pilihan-pilihan logis. Melewati proses demokrasi bernama pemilihan umum kepala daerah.

Jakarta tentu berbeda dengan Aceh. Memimpin Aceh tak cukup hanya dengan modal kecerdasan, atau bermodalkan pengalaman memimpin yang panjang namun cenderung korup. Aceh memerlukan pemimpin yang konsensisten. Memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kepenting rakyat.

Pemimpin amanah yang hanya bekerja demi rakyat. Bahkan tidak memberikan ruang kepada orang-orang dekatnya untuk menggerogoti kekayaan Aceh. Bukan pula pemimpin yang merasa paling pantas. Namun di balik semua propaganda baik tentang dirinya, malah menyimpan hasrat untuk meraup keuntungan.

Sejumlah tokoh yang mendeklarasikan diri untuk maju adalah elit lawas yang belum menghadirkan perubahan bagi Aceh. Publik tidak cukup hanya diberikan janji palsu. Para pemberi harapan palsu (PHP) adalah politisi pertama yang harus dicoret dari daftar pilih masyarakat.

Seperti saat Jakarta memilih, rakyat Aceh juga harus mau melihat dan mengenali sosok yang akan menjadi pemimpin mereka. Publik jangan mau dininabobokan dengan senandung palsu. Saat ini banyak calon kepala daerah yang cerdas kuat secara visi misi dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan publik dan bersih. Pemimpin inilah yang harus dipilih. Bukan para PHP.

*) Penulis adalah pegiat antikorupsi.

Komentar

Loading...