Unduh Aplikasi

Jangan Pertentangkan Dua Kebenaran

Jangan Pertentangkan Dua Kebenaran
Ilustrasi: Two pair

KETEGASAN Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam menetapkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2022 adalah harus diacungi jempol. Langkah KIP Aceh itu membuktikan bahwa Aceh hanya perlu menentukan sendiri langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Langkah ini dimulai dengan sejumlah kajian mengenai tahapan pelaksanaan Pilkada 2022. Lantas, dua hari lalu, KIP Aceh menggelar pertemuan dengan KIP dari seluruh daerah di Aceh dan memutuskan pilkada selanjutnya di Aceh digelar pada 2022. 

Langkah ini bukan sesuatu yang istimewa. Ini hanya upaya dari KIP Aceh, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menggelar pilkada tetap waktu. Masa jabatan Gubernur Aceh dan kepala daerah di Aceh akan segera berakhir pada 2022. 

Sebelum waktu itu tiba, KIP Aceh, selaku otoritas penyelenggara pemilihan, harus menggelar tahapan dan menentukan sosok yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masing-masing pemerintahan yang akan segera berakhir masa jabatannya. 

Pilkada 2022 ini menjadi menarik perhatian setelah Pemerintah Indonesia berencana menggelar pilkada secara serentak pada 2024. Pemerintah Indonesia berhasrat ingin menyeragamkan tahun pemilihan di tahun yang sama. 

Bagi Aceh, ini adalah masalah. Menunda dua tahun untuk mendapatkan pemimpin yang definitif jelas bukan pilihan yang bijak yang bisa mendorong pembangunan. Belum lagi ditambah dengan sejumlah catatan miring di pemerintahan saat kepala daerah dijabat oleh seorang pelaksana tugas. 

Tentu saja DPR Aceh dan Pemerintah Aceh harus berjalan berbarengan dengan KIP Aceh untuk mengatasi situasi ini. Sekali lagi, ini bukan urusan yang pelik. Lembaga-lembaga ini hanya perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. 

Pemerintah Indonesia tentu memiliki pertimbangan saat memutuskan untuk melaksanakan pilkada serentak pada 2024. Namun Pemerintahan di Aceh juga memiliki alasan yang tak kalah penting saat memutuskan untuk menjalankan.

Dua kebenaran ini tak seharusnya dipertentangkan. Karena itu, KIP Aceh, Pemerintah Aceh, dan DPR Aceh harus berdiri di barisan yang sama untuk mengomunikasikan hal ini ke pusat. 

Komentar

Loading...