Unduh Aplikasi

Jang-Ko Laporkan Ketua Pansel JPTP Bener Meriah ke KASN

Jang-Ko Laporkan Ketua Pansel JPTP Bener Meriah ke KASN
Laporan Jang-ko ke KSAN. Foto: IST.

BENER MERIAH - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) resmi melaporkan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang juga Sekda Bener Meriah, Haili Yoga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Laporan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPTP Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2020-2021. Pelaporan itu dilakukan melalui laman website https://lapor.kasn.go.id/, Senin (25/1/2021). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Kebijakan Publik Jang-Ko, Saradi Wantona.

Baca: Ramung Institute Sebut Seleksi Pejabat di Bener Meriah Semrawut

"Kami telah melaporkan Sekda Bener Meriah sebagai Ketua Pansel secara online melalui laman web https://lapor.kasn.go.id/ dengan nomor pengaduan 00070-012021 yang tertanggal senin, (25/1/2021)," ujar Saradi kepada AJNN, Rabu (27/1/2021) di Takengon.

Lebih lanjut Saradi mengatakan bahwa seleksi JPTP Kabupaten Bener Meriah tahun 2020-2021 tersebut diduga kuat sudah bermasalah sejak awal.

"Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi mulai dari awal proses seleksi hingga sampai pengumuman 3 besarnya saja dilakukan sebanyak dua kali pengumuman dengan nama orang yang berbeda-beda, ini sangat aneh," ujar Saradi.

Beranjak dari kejanggalan tersebut, menjadi dasar bagi Jang-Ko untuk meminta KASN untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

Baca: Ramung Institute Sebut Seleksi Pejabat di Bener Meriah Semrawut

Ia menambahkan, hal itu juga mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki kewenangan mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan menangani pelanggaran dalam penerapan asas, nilai dasar, norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

"Atas dasar kewenangan yang dimiliki KASN tersebut, mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang dan/atau presiden, terkait penerapan sistem merit dan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti," tutup Saradi.

RAZIKIN AKBAR

Komentar

Loading...