Unduh Aplikasi

PLT GUBERNUR KUNKER KE AS

Jang-Ko Ingin Pemerintah Aceh Lanjutkan Moratorium Tambang

Jang-Ko Ingin Pemerintah Aceh Lanjutkan Moratorium Tambang
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) berharap program Aceh Green tidak hanya sebatas narasi. Kunjungan Plt. Gubernur Aceh ke Oregon, Amerika Serikat harus dapat menjawab keinginan masyarakat Aceh, yang mencintai dan ingin menyelamatkan negerinya dari kerusakan lingkungan.

Kalaulah perjalanan Plt Gubernur Aceh ke USA saat ini sesuatu yang amat penting, harusnya dibarengi dengan bukti konkrit dengan melanjutkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

"Kami ingin ada langkah konkrit dari Plt Gubernur Aceh dalam realisasi Program Aceh Green. Bukan sekedar narasi-narasi yang tak berujung dan memakai triminologi keliru soal lingkungan di Aceh," kata Koordinator Jang-Ko Maharadi, Senin (23/7).

Seperti Pemerintah Aceh sebelumnya, Maharadi menyampaikan moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diberlakukan Pemerintah Aceh sejak Oktober 2014 hingga berakhir 5 Juni 2018.

"Seharusnya komitmen untuk penyelamatan hutan dan lingkungan Aceh dari dampak penambangan Mineral Logam dilanjutkan Pemerintah Aceh dengan melanjutkan moratorium izin usaha pertambangan," ujarnya.

Selanjutnya, langkah Plt Gubernur Aceh ke USA memiliki tujuan mempelajari pengelolaan hutan, agar dapat memperkuat perhutanan sosial/hutan adat, termasuk mengetahui secara langsung bagaimana USA melakukan penanggulangan kebakaran hutan mereka.

"Jika ini menjadi tujuan Pemerintah Aceh, kami berharap sepulang Plt Gubernur dari Oregon dapat segera merealisasikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Aceh. Tentu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Tentang Hutan Adat di Aceh," katanya

Lanjutnya, dalam penetapan hutan adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dukungan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah jadi sangat penting dalam pengakuan hak masyarakat adat dan simpul negosiasi. Sangat penting komitmen dan kemauan politik Pemerintah Aceh untuk menujukan keseriusan Program Aceh Green.

"Harapannya Pemerintah Aceh punya peran aktif memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dengan begitu masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat," jelasnya.

Menurutnya pengakuan terhadap hak-hak ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945.

"Penetapan hutan adat adalah bentuk kedaulatan masyarakat adat di Aceh. Karena adat memiliki kaidah dan nilai-nilai yang lebih adil dan berkelanjutan di banding dengan janji-janji kemajuan di usung oleh kapitalisme," ujarnya.

Komentar

Loading...