Unduh Aplikasi

Jang-ko Dorong Kejati Usut Tuntas Pengadaan Sertifikat di Dinas Pertanahan Aceh

Jang-ko Dorong Kejati Usut Tuntas Pengadaan Sertifikat di Dinas Pertanahan Aceh
Koordinator JANG-KO, Maharadi. Foto: IST.

ACEH TENGAH - Kegiatan pemberian (pengadaan) Sertifikat tanah untuk masyarakat miskin di lima kabupaten di Aceh tahun 2019, oleh Dinas pertanahan Aceh diduga bermasalah. Bahkan Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli menyebutkan dalam kegiatan tersebut ada indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 454 juta lebih.

Terkait hal tersebut, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh juga telah menyerahkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan 2020 kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Baca: Indikasi Kerugian Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2019 Rp 454 Juta 

Menanggapi hal tersebut Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) mendesak pihak Kejati Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terkait kegiatan pemberian (Pengadaan) Sertifikat tanah untuk masyarakat miskin di Aceh tersebut. Apalagi dari lima kabupaten yang ditargetkan, hanya satu satu kabupaten, yaitu Aceh Barat yang masyarakatnya menerima Sertifikat tersebut.

"Jika Inspektorat mengatakan sudah ada kerugian negara dari kegiatan ini. Tentu ini perlu ditelusuri, karena masyarakat menunggu hasil penyelidikan dari Kejati Aceh," ujar Koordinator Jangko, Maharadi, Kamis (8/4/2021) di Takengon.

Jang-ko, kata Maharadi, akan terus mendorong pihak Kejati mengungkapkan perkara ini. Dan hasil penyelidikan tersebut menurutnya harus diumumkan kepada masyarakat. 

"Karena masyarakat miskin juga dirugikan dalam kasus ini," pungkas Maharadi.

Baca: GeRAK Laporkan Indikasi Korupsi di Dinas Pertanahan Aceh, Kajati: Akan Ditindaklanjuti

Sebelumnya dari hasil pemeriksaan dokumen administrasi keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh, dari 1.113 bidang tanah untuk diserahkan kepada masyarakat miskin yang  telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten, ternyata hanya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat saja yang telah menerima Sertifikat, itupun baru sebanyak 25 bidang tanah. 

Sedangkan untuk empat kabupaten lainnya yaitu Pidie Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil belum diserahterimakan kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Menurut dokumen laporan hasil pemeriksaan inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh tahun anggaran 2019 dan 2020 per 10 Desember 2020, disebutkan bahwa proses pembuatan sertipikat tanah dimulai dari pendataan calon penerima sertifikat masyarakat miskin yang diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang memuat data masyarakat miskin yang terdapat di Bappeda Aceh.

Kegiatan persertifikatan tanah milik masyarakat miskin oleh Dinas Pertanahan Aceh pada tahun 2019 berindikasi mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah sebesar Rp 454,8 juta. 

Indikasi kerugian keuangan negara ini dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli. Saat dihubungi AJNN, beberapa waktu yang lalu, Zulkifli menyebutkan indikasi kerugian negara dari pengadaan sertifikat masyarakat miskin di Dinas Pertanahan Aceh tahun 2019 sebesar Rp 454 juta lebih. 

Baca: Kepala Inspektorat Benarkan Indikasi Kerugian pada Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin

Ia menyebutkan, pemeriksaan Inspektorat yang sudah diterbitkan dalam laporan pemeriksaan dilaksanakan dengan memastikan proses dan hasil pemeriksaan sudah sesuai standar pemeriksaan dan kualitas bukti yang ada agar terhindar dari resiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan. Namun sampai sejauh ini menurut Zulkifli, pihak Dinas  Pertanahan Aceh belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

Di tempat berbeda, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh telah menyerahkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan 2020, kepada pihak Kejati Aceh. Dalam laporan tersebut terdapat indikasi kerugian negara pada kegiatan pengadaan sertifikat tanah masyarakat miskin.

Pengadaan langsung yang dilakukan Dinas Pertanahan Aceh menurut GeRAK tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan tidak sesuai aturan yang berlaku pada Dinas Pertanahan Aceh. 

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN mengatakan berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh, sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin itu terindikasi mengakibatkan  kerugian daerah sebesar Rp 454,8 juta dan pengadaan langsung melalui “pintu belakang” secara manual dan mengangkangi aturan main sebesar Rp 657,6 juta. 

Dikatakan Askhal, dalam laporan Inspektorat disebutkan, jumlah bidang tanah yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten sebanyak 1.113 bidang tanah untuk diserahkan kepada masyarakat miskin, namun dari jumlah tersebut ternyata hanya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat saja yang telah menerima sertifikat, itupun baru sebanyak 25 bidang tanah. 

Menurut Askhalani Inspektorat Aceh juga telah menyatakan dalam hasil pemeriksaannya ada indikasi mengakibatkan kerugian daerah dalam persertifikatan tanah masyarakat miskin sebesar Rp 454,8 juta. 

Askhalani walaupun nilainya tidak seberapa, tapi pengadaan Sertifikat tersebut program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan peruntukannya juga untuk masyarakat miskin. Apalagi nilai kerugian negaranya setara dengan 1.088 bidang tanah. 

Untuk itu GeRAK Aceh juga minta Kejati Aceh turun mengusut kasus ini sampai tuntas, mengingat kasus ini merugikan masyarakat miskin dan terindikasi merugikan negara.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...