Unduh Aplikasi

JANG-KO: Bimtek Aparatur Desa Agara Tidak Relevan dan seperti Diorganisir 

JANG-KO: Bimtek Aparatur Desa Agara Tidak Relevan dan seperti Diorganisir 
Koordinator JANG-KO, Maharadi. Foto: IST.

ACEH TENGAH - Studi banding atau Bimtek ke Lombok Aparatur Desa di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan tema kegiatan studi banding "Pengembangan Wisata Desa" yang berlangsung dari Senin tanggal 22 Maret sampai dengan Kamis 25 Maret 2021 mendapat kritik dari LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (JANG-KO).

Koordinator JANG-KO, Maharadi kepada AJNN, Rabu (24/3/2021) mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki relevansi bagi desa di tengah pandemi, dan kegiatan tersebut seolah seperti diorganisir oleh pihak-pihak tertentu.

Baca: GeRAK: Biaya Studi Banding Aparatur Desa Agara Diduga Kemahalan

"Sangat aneh sebab kegiatan tersebut terlihat seperti diorganisir oleh pihak-pihak tertentu," ujar Maharadi.

Maharadi juga mengatakan bahwa seharusnya yang dikritik bukan hanya pejabat desanya, sebab Bupati Aceh Tenggara juga diduga terlibat dalam mengorganisir kegiatan tersebut.

"Ini yang seharusnya yang dikritik bukan hanya (pejabat) desanya, namun bupatinya juga harus kita kritik," ujar Maharadi.

Baca: Rombongan Bimtek Terlantar di Bandara Kuala Namu, APDESI Agara: Kami Sangat Kecewa

Menurut Maharadi, seharusnya sebagai pimpinan daerah, Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim harus lebih peka dalam melihat kondisi seperti ini. Sepatutnya ia (bupati Aceh Tenggara) fokus mengatur wilayahnya untuk fokus dulu dalam penanganan pandemi beserta dampaknya terkait kesejahteraan, ketahanan pangan dan lain-lain.

"Kami menduga Bupati abai dalam hal memilah sisi mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu," ujar Maharadi.

Maharadi juga meminta pihak BPK harus melakukan pengauditan terhadap kegiatan studi banding bondong tersebut.

"Kami berharap kepada pihak BPK untuk mengaudit kegiatan ini karena kami duga ada peluang korupsi besar didalam kegiatan ini, sebab ada informasi dari setiap desa juga harus mengeluarkan anggaran tertentu kan untuk kegiatan ini," kata Maharadi dengan nada tegas.

Baca: Forum LSM Aceh: Penegak Hukum Harus Periksa Bupati Agara Terkait Bimtek Lombok

Maharadi juga menyampaikan bahwa seharusnya warga di setiap desa yang desanya mengeluarkan anggaran untuk kegiatan bimtek tersebut harus mengkritisi kegiatan iru. Sebab anggaran desa juga dipakai dalam kegiatan ini.

"Sebab jarang sekali ada kebermanfaatan dan dampak signifikan terhadap warga di desa. Kebermanfaatan kegiatan tersebut tidak bisa diukur dan kami nilai hanya menghambur-hamburkan uang," tutup Maharadi.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...