Unduh Aplikasi

Jang-Ko: Beban Kerja Tinggi Selama Covid-19, Sarkawi Harus Segera Punya Wabup

Jang-Ko: Beban Kerja Tinggi Selama Covid-19, Sarkawi Harus Segera Punya Wabup
Koordinator Jang-Ko, Maharadi. Foto: Ist

ACEH TENGAH - Periode masa kerja Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi tinggal sedikit lagi. Sekitar lebih kurang 2 tahun lagi kepemimpinan Sarkawi akan berakhir. Namun sampai hari ini belum ada tanda-tanda pengisian posisi Wakil Bupati (Wabup) untuk mendampingi Sarkawi untuk sisa masa tugas 2017 -2022 tersebut.

Padahal Sarkawi sendiri telah mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik pengusung agar mengusulkan/mengirim nama calon wakil bupati yang akan mendampinginya. Hasil penelusuran AJNN, sejumlah partai politik pengusung seperti PKB, Golkar dan beberapa partai lainnya sudah mengusulkan beberapa nama ke level pimpinan partai mereka baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Bahkan partai Golkar, sebagaimana disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM Nurlif, Senin (13/7/2020) lalu bahwa proses penunjukan calon pendamping Sarkawi tersebut akan selesai dalam waktu seminggu dari saat dirinya menyampaikan hal itu. Namun sampai saat ini tidak ada kabar apapun dari pihak partai Golkar begitu juga dengan partai lain.

"Insya Allah dalam seminggu ini akan selesai diproses di DPP, kemudian akan segera kami beritahukan ke Bener Meriah untuk mekanisme berikutnya," ujar TM Nurlif kepada AJNN saat itu usai mengadakan rapat Konsolidasi Partai, di kantor DPD II Golkar Bener Meriah.

Lalu seberapa mendesak pengisian posisi Wabup Bener Meriah saat ini bagi masyarakat? Koordinator Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), Maharadi kepada AJNN mengatakan kalau paska Ahmadi ditangkap KPK, posisi Bupati defenitif Bener Meriah dijabat oleh Sarkawi yang sebelumnya merupakan Wabup dari Ahmadi. Dalam perjalanan memimpin sisa masa jabatan itu, banyak sekali tugas yang diemban Sarkawi.

"Karena beban tugas yang banyak dan tidak ada Wabup, maka tata kelola pemerintahan di kabupaten Bener Meriah dalam catatan Jang - Ko buruk sekali," ujar Maharadi kepada AJNN, Kamis (17/9/2020) di Takengon.

Maharadi mencontohkan penanganan Covid-19 yang tidak jelas. Hal ini terjadi karena Sarkawi tidak bisa mengontrol sendiri pemerintahan, maka untuk itu dibutuhkan Wabup untuk mengurangi beban kerja tersebut. Contoh lain menurut Maharadi adalah saat Sarkawi keluar kota mengurus pemerintahan, walaupun ada Sekda namun perlu ada Wabup yang mengendalikan pemerintahan selama beliau menjalankan tugas luar.

"Wabup juga harus orang yang mampu mengkoordinasikan semua perangkat daerah dengan baik. Dalam pekerjaannya Wabup ini juga harus bisa sigap dan tidak bertele-tele saat melaksanakan tugasnya," ujar Maharadi.

Maharadi menegaskan kalau Jang - Ko tidak mau masuk terlalu dalam dalam ranah politis, Jang - Ko menurut Maharadi hanya ingin mengingatkan kalau pengisian posisi Wabup sangat mendesak untuk menjawab kondisi Bener Meriah saat ini. Dalam situasi wabah Covid-19 saat ini, Maharadi berharap semua pihak bisa mengenyampingkan tarik ulur kepentingan partai politik dan Pilkada 2022 terkait pengisian Wabup.

"Mari kesampingkan hal itu dulu, kenapa? Karena dihadapan kita hari ini ada Wabah Covid-19, penanganan Covid-19 ini perlu kerja - kerja solidaritas untuk kerja sama, sebenarnya ini yang perlu dipikirkan saat ini. Hal ini perlu agar semuanya terkelola dan terkoordinasi dengan baik," ujar Alumni UNIMED tersebut.

Maharadi juga menyampaikan bahwa sampai hari ini, komunikasi di dalam pemerintahan Bener Meriah sangat buruk sekali. Jang - Ko malah menduga kalau kisruh Damkar beberapa waktu lalu juga bagian dari hal tersebut.

"Sebagai Bupati, Sarkawi tidak bisa bekerja sendiri, banyak hal yang dipikirkan oleh seorang Bupati. Untuk itu dibutuhkan Wabup," ujar Maharadi.

Maharadi menilai Bupati tanpa Wabup maka akan sangat sulit untuk memimpin pemerintahan. Banyak beban yang dihadapi oleh seorang Bupati jika tidak ada Wabup, sehingga Sarkawi seperti "tidak punya kawan" untuk berdiskusi. Akibatnya banyak kebijakan - kebijakan Sarkawi menjadi Blunder. Maharadi mencontohkan soal pembuatan Perbup dan sebagainya.

"Saat kita melihat pembuatan Perbup oleh Bupati, sesak kita melihatnya. Nampak sekali tidak profesional, dalam pembuatan sebuah aturan saja tidak profesional bagaimana yang lain,"ujar Maharadi.

Banyak aturan yang tumpang tindih, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat Bener Meriah. Diperlukan sebuah tim yang solid, termasuk Wabup agar semua kebijakan tidak menyusahkan masyarakat, disamping ada kebijakan yang juga membantu masyarakat.

Komentar

Loading...