Unduh Aplikasi

Jaminan Perlindungan Data Pribadi, Sudahkah Negara Hadir?

Jaminan Perlindungan Data Pribadi, Sudahkah Negara Hadir?
Rian Syaf. Foto: Ist

Oleh: Rian Syaf

Dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 pemerintah mengimbau penerapkan social distancing dan physical distancing, salah satunya melalui program work from home (WFH). Pembatasan interaksi fisik ini dipandang sebagai metode paling efektif memerangi wabah.

Kondisi ini menyebabkan pertemuan daring tiba-tiba menjadi sebuah normalitas baru di tengah masyarakat (New normal). Mulai dari intensitas ‘online chatting’ dan ‘Video conferencing’. Diantara aplikasi yang banyak dipergunakan antara lain Zoom dan Whatsapp, perusahaan penyedia layanan asal Amerika Serikat.

Hadirnya layanan ini tentu amat membantu, akan tetapi disisi lain juga meresahkan, khususnya mengenai jaminan keamanan data pribadi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari beberapa sumber melaporkan adanya peningkatan aktivitas serangan siber yang dilakukan oleh aktor jahat dari Januari 2020 s/d sekarang. Motifnya bisa pencurian data, mengambil alih perangkat, atau bahkan sekadar iseng.

Khusus unutk Aplikasi Zoom, beberapa negara seperti Taiwan, Jerman, dan Australia telah melarang penggunaan di lingkungan pemerintah dengan alasan jaminan keamanan data. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada dua instansi negara yang telah melarang penggunanaan aplikasi Zoom; Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui surat no 08 tahun 2020 tentang larangan penggunaan aplikasi “Video Conferencing Zoom” di lingkungan BNPT dan kementerian pertahanan melalui Surat Edaran nomor SE/57/IV/2020.

Teranyar, publik juga dikejutkan dengan penangkapan seorang aktivis dan peneliti kebijakan public, Ravio Patra atas dugaan provokasi melalui media Whatsapp. Padahal, sebelumnya ia telah mengumumkan bahwa whatsapp nya telah diretas.

Jaminan keamanan data informasi tidak mampu disajikan pemerintah. Bahkan, pemerintah sendiri baik itu pusat dan daerah masih menggunakan ‘platform’ yang jelas-jelas diragukan keamananya. Tentu hal ini sangat bahaya, apalagi hampir semua rapat pengambilan kebijakan sifatnya masih rahasia.

Disaat seperti ini harusnya negara melalui Kementerian Komunikasi & Informatika hadir menenangkan publik. Apalagi sebenarnya negara punya BSSN yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien.Saat dibutuhkan seperti inilah mereka harus hadir.

Kemkominfo bersama dengan BSSN harus segera dengan tegas mengumumkan ke publik daftar ‘electronic platform’ yang tidak aman digunakan publik khususnya dalam masa Pandemi ini. Distribusikan panduan Keamanan dalam Pemanfaatan platform dan edarkan sampai ke kab/kota. Kalau perlu panggil perwakilan penyedia jasa untuk menandatangani komitmen bersama menjamin keamanan data pengguna layanan.

Disaat bersamaan kita dorong percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk meningkatkan penjagaan keamanan data pengguna internet. Jangan mau kalah dengan beberapa Negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang sudah memberlakukan UU PDP. Terakhir, kita dukung pemerintah tak bergantung pada aplikasi buatan negara asing. Momen ini seharusnya dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan ‘development’ dan mepromosikan produk anak Bangsa.

*) Pemerhati Komunikasi & Informatika

Komentar

Loading...