Unduh Aplikasi

Jam Malam Dicabut, Ombudsman Apresiasi Pemerintah Aceh

Jam Malam Dicabut, Ombudsman Apresiasi Pemerintah Aceh
Kepala Kantor Ombudsman Aceh, Taqwaddin. Foto: Dok Ombudsman Aceh

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengapresiasi Pemerintah Aceh bersama Forkopimda yang telah mencabut pemberlakuan jam malam di Aceh.

"Hal ini kami nilai tindakan yang benar dan tepat, karena selain tak diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, juga sekaligus memenuhi harapan publik agar adanya kemudahan beraktivitas di malam hari. Selain itu, tentu saja karena pengalaman masa konflik lalu bahwa pemberlakuan jam malam potensi menimbulkan perlakuan kekerasan oleh aparat," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh,Taqwaddin Husin kepada AJNN, Sabtu (4/4).

Meski pemberlakuan jam malam dicabut, kata Taqwaddin, masyarakat tetap harus mematuhi anjuran Pemerintah, yaitu menjaga jarak (physical distance), tidak berkumpul rapat dalam keramaian (social distance), mencuci tangan, dan menjaga kebersihan, serta anjuran lainnya dari pemerintah.

Baca: Pemerintah Aceh Cabut Pemberlakuan Jam Malam

Kata dia, dengan dicabutnya jam malam dan seiring diberlakukannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Aceh, maka diharapkan dunia usaha terutama UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dapat kembali bergeliat bergerak. Ini adalah harapan publik warga masyarakat kelas bawah. Mereka yang bekerja di sektor riil informal, tentu menyambut gembira dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang mencabut jam malam.

"Saya selaku representasi lembaga negara yang fungsinya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh merupakan langkah positif untuk kepentingan publik," katanya.

Baca: Cegah Covid-19, Pemerintah Aceh Berlakukan Jam Malam

Sebagai Kepala Ombudsman RI Provinsi AcehTaqwaddin menyarankan kepada Pemerintah Aceh, khususnya Gugus Tugas Covid-19 agar melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih optimal lagi kepada warga masyarakat gampong terkait upaya pencegahan dan penanggulangan virus corona atau Covid-19.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar warga masyarakat memahami dengan benar apa itu sesungguhnya virus corona, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Hal yang juga penting diadvokasi adalah bagaimana seharusnya sikap dan tindakan warga masyarakat terhadap orang dalam pantauan (ODP), Pasien Dalam Perawatan (PDP), bahkan terhadap jenazah pasien corona.

"Hemat saya, perlu disampaikan pula pada warga masyarakat, bahwa ODP dan PDP, termasuk OTG (orang tanpa gejala) bukanlah aib, nista, dan hina, sehingga mereka harus diperlakukan secara baik, santun, dan manusiawi. Bahkan terhadap jenazah pasien corona pun harus diterima sebagai fardhu kifayah dan diperlakukan secara maslahah sesuai perintah agama dan Syariat Islam. Pengalaman di daerah lain yang menolak dikebumikan jenazah pasien corona sangat memiriskan hati. Semoga hal ini tidak terjadi di Aceh," sebutnya..

Karena itu, Taqwaddin menyarankan kepada Gugus Tugas Covid-19 Aceh agar melibatkan kalangan ulama dan para da'i untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan advokasi.

Komentar

Loading...