Unduh Aplikasi

Jaksa Tahan Kepala Ruang Paru RSU Pidie Atas Status PNS Ganda

Jaksa Tahan Kepala Ruang Paru RSU Pidie Atas Status PNS Ganda
Tersangka status PNS ganda (baju merah) digiring ke Rutan Kajhu. Foto: AJNN/Tommy.

BANDA ACEH - Kejaksaan Negeri Banda Aceh menahan kepala ruang Paru di Rumah Sakit Umum Pidie, Said Zakimubarak terkait dugaan korupsi kerugian negara atas status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ganda di lingkungan Pemkab Pidie dan Pemerintah Aceh.

Kajati Banda Aceh, Erwin Desman melalui Kasipidsus, Iskandar menyebutkan pada April 2006 tersangka diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Pidie. Kemudian melamar sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Aceh dan dinyatakan lulus.

"Tersangka lulus sebagai PNS di Pemkab Pidie melalui ijazah Diploma Keperawatan yang dimiliki, selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 keperawatan di Banda Aceh. Saat bersamaan tersangka juga mengikuti seleksi CPNS di Pemerintahan Aceh, lulus di Dinas Perhubungan Aceh," kata Iskandar, Rabu (22/1).

Agar bisa melaksanakan tugasnya sebagai ASN di Dinas Perhubungan Aceh, kata Iskandar, tersangka mengajukan tugas belajar untuk menyelesaikan pendidikan S1 nya di Banda Aceh ke Pemkab Pidie.

"Sejak lulus PNS di Dinas Perhubungan Aceh tahun 2006, tersangka telah menerima dua gaji satu dari Pemkab Pidie dan Pemerintah Aceh," ucapnya.

Iskandar juga menyebutkan kasus ini terungkap dari penyelidikan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh atas terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh tersangka menerima dua gaji dan nomor identitas pegawai (NIP) ganda.

"Berkas perkara dalam kasus ini sudah lengkap atau P21 dan telah masuk tahap dua penyerahan tersangka, barang bukti ke jaksa. Tersangka kita titip di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu, Aceh Besar," sebut Iskandar.

Akibat perbuatan tersangka, kata Iskandar, negara mengalami kerugian sebesar Rp375 juta. Sebagian kerugian negara tersebut telah dikembalikan dan telah disita.

"Dari Rp375 juta, tersangka telah menyerahkan uang Rp60 juta untuk menutupi kerugian negara yang ditimbulkannya," kata Iskandar.

Kasus status PNS ganda ini, kata Iskandar baru pertama kali terjadi di Aceh. Aparatur Sipil Negara yang memiliki nomor identitas pegawai ganda dapat dikenakan sanksi pidana.

"Tersangka dikenakan pasal 2 Juncto pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ungkap Iskandar.

 

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...