Unduh Aplikasi

Jaksa KPK Eksekusi Irwandi Yusuf ke Lapas Suka Miskin Bandung

Jaksa KPK Eksekusi Irwandi Yusuf ke Lapas Suka Miskin Bandung
Darwati A Gani memeluk Irwandi Yusuf saat akan dipindahkan dari KPK ke Lapas Suka Miskin Bandung. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima petikan putusan Mahkamah Agung RI atas nama terdakwa Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh nonaktif, terkait kasus suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, Kamis (13/2).

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada Irwandi Yusuf selama 7 tahun tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

KPK tidak terima dengan keputusan itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Kemudian vonis Irwandi Yusuf bertambah menjadi 8 tahun penjara, dan mencabut hak politik selama 5 tahun.

Mendapat keputusan tersebut, kemudian Irwandi Yusuf mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kini kasasi Irwndi Yusuf sudah turun dari Mahkamah Agung. Dimana, MA menolak kasasi Irwandi Yusuf.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebutkan setelah mendapatkan petikan putusan dari MA, Jaksa eksekusi KPK kemudian memindahkan Irwandi Yusuf dari tahanan KPK ke Lapas Suka Miskin, Kota Bandung.

Baca: Jaksa KPK Eksekusi Hendri Yuzal ke Lapas Cipinang

"Jaksa eksekusi KPK pada hari ini, Jumat, 14 Februari 2020, telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk terpidana Irwandi Yusuf, (Gubernur Provinsi Aceh periode 2007–2012 dan 2017 sampai 2018) di Lapas Sukamiskin Bandung," kata Ali Fikri dalam keterangan persnya yang diterima AJNN.

Ia mengunkapkan putusan MA Nomor: 444K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Februari 2020, pada pokoknya, menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum KPK maupun terdakwa Irwandi Yusuf.

Ali menjelaskan dalam pokok putusan yakni memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2019 yang mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 97/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan.

Dimana, kata Ali, menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Kemudian, menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana.

"Terakhir membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2500," ungkap Ali Fikri.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...