Unduh Aplikasi

Jaksa dan Hakim Diminta Menghukum Berat Syammaun

Jaksa dan Hakim Diminta Menghukum Berat Syammaun
Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung
BANDA ACEH – Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh meminta jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim yang menangani bekas Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen, Muslim Syammaun, memberikan hukuman maksimal.

Baca: Jaksa Resmi Tahan Bekas BUD Bireuen Muslem Syammaun

Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan, Majelis Hakim Tipikor dan Kejati Aceh harus membuat terobosan berupa menghukum berat tersangka dugaan korupsi penggelapan dana pajak kabupaten Bireuen tahun 2007-2010 itu. Sehingga akan memberi efek jera bagi pesakitan tindak pidana korupsi lain.

Baca: Kasus Korupsi Pajak Bireuen, Polisi Sita Uang Rp 4,1 Miliar

“Kalau hanya hukuman ringan dan pengembalian uang negara, itu belum cukup,” kata Hayatuddin, Jumat (26/8).

Menurutnya, jika terbuti bersalah atau melakukan tindak pidana korupsi, selain hukuman maksimal, Syammaun penegak hukum juga harus memiskinkan tersangka dan mengembalikan kerugian negara.

“Dan kalau pemberian efek jera ini kemudian berhasil, maka akan ada Yurisprudensi baru untuk kasus penegakan hukum penggelapan pajak di Aceh,” jelas Hayatuddin.

Untuk diketahui, Syammaun diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang uang negara. Uang dari potongan pajak penghasilan (PPh) dan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab Bireuen sejak tahun 2007 hingga 2010 tidak disetorkan ke kas negara.

Syammaun akan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 8 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP.

Komentar

Loading...