Unduh Aplikasi

Jadi Besi Rongsok Rp 18 Miliar

Jadi Besi Rongsok Rp 18 Miliar
Ilustrasi: Worldquant

PEMERINTAH Kabupaten Aceh Barat sedang mempertontonkan kenaifan saat membiarkan alat katerisasi dan angiografi jantung atau cath lab, yang berfungsi untuk pemasangan ring pada jantung, tak dipergunakan. 

Alat ini hanya jadi hiasan sejak dibeli pada 2018 lalu. Nasib alat medis lain juga sama, seperti alat pemecah batu ginjal atau extracoporeal shock wave lithotripsy (ESWL). Namun yang lebih miris lagi saat mendengarkan alasan alat itu tak dioperasikan: tidak ada sumber daya manusia untuk mengoperasikan.

Direktur RSUDCND Meulaboh, Gunawan, mengatakan hingga kini pihaknya masih mengupayakan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan alat tersebut, termasuk dokter sub spesialis jantung. 

Apa yang terjadi rumah sakit itu menunjukkan sebuah keniscayaan; bahwa pemerintah daerah tidak pernah siap untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi di Aceh Barat, dan banyak daerah lain di Aceh, sangat berbanding terbalik dengan di Malaysia. 

Di Negeri Jiran itu, rumah sakit milik pemerintah berlomba untuk menciptakan pelayanan maksimal. Hal ini tidak hanya memanjakan warga negara sendiri, bahkan setiap tahun, terutama sebelum corona mewabah, jutaan orang Indonesia berobat ke rumah sakit-rumah sakit milik Kerajaan Malaysia itu. 

Tidak hanya itu, dengan berpikir lebih kreatif, mereka juga berhasil menyulap layanan kesehatan sebagai salah satu alasan untuk berlibur ke Malaysia. Pemerintah, dengan menggandeng pihak-pihak berkompeten, membuka kanal-kanal pariwisata yang dapat dilakukan di sela-sela pengobatan. 

Mungkin saja hal ini terpikir oleh para pemangku kepentingan di Aceh Barat. Namun mereka benar-benar tak tahu harus berbuat apa dengan “uang di tangan”. Apalagi, semangat yang dimunculkan hanyalah keinginan untuk menghabiskan anggaran tanpa melihat fungsi. Mungkin karena beberapa orang lebih suka mendapatkan fee keuntungan jangka pendek ketimbang keuntungan jangka panjangan untuk masyarakat dan daerah.

Alat yang dibeli bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 18,7 miliar itu tak seharusnya dibiarkan terlantar dan jadi besi tua hanya karena tak ada operator. Jelas pengadaan alat-alat canggih itu menimbulkan kerugian negara. Mungkin dokumen jual belinya sah, tapi yang jelas, negara merugi gara-gara pengadaan alat-alat itu.

HUT Pijay

Komentar

Loading...