Unduh Aplikasi

Iuran BPJS Naik Lagi, Jokowi Abaikan Rekomendasi KPK

Iuran BPJS Naik Lagi, Jokowi Abaikan Rekomendasi KPK
KPK menyebut Pemerintah belum menjalankan rekomendasi pihaknya terkait pengelolaan BPJS Kesehatan agar lebih efisien. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemerintahan Joko Widodo belum menjalankan rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Diketahui kebijakan iuran BPJS naik lagi yang diteken lewat perpres Jokowi telah menyulut polemik di saat masyarakat menderita akibat wabah corona.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan dalam kajian yang dikirimkan pada 30 Maret tersebut terdapat penjelasan soal tata kelola BPJS Kesehatan yang mengalami defisit triliunan rupiah serta berpotensi merugikan keuangan negara.

"Sama sekali belum [menjalankan rekomendasi]. Respons dari Istana saja belum tahu kita. Biasanya kan didisposisi ke mana gitu. Nanti kita ikuti," kata Pahala kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/5).

Presiden Joko Widodo diketahui menerbitkan Perpres 64 Tahun 2020 yang memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri secara bertahap mulai Juli 2020.

Padahal, MA baru membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020.

Pahala mengungkapkan kebijakan menaikkan iuran justru akan menambah tunggakan terutama dari peserta mandiri.

"Kolektibilitas dari segmen mandiri rata-rata hanya 50 persen. BPJS defisit terbesar dari segmen mandiri pekerja informal, bukan penerima upah," ujarnya.

Rekomendasi

Dalam kajian itu, KPK menyarankan sejumlah hal kepada pemerintah. Misalnya, pertama, mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNMK) guna mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp12,2 Triliun pada tahun 2018.

Pahala menjelaskan PNMK bertujuan untuk menekan perlakuan tidak perlu atau unnecessary treatment yang menyebabkan klaim tidak terkontrol.

Kedua, KPK mengusulkan pembatasan manfaat untuk katastropik atau penyakit yang muncul akibat gaya hidup. Pasalnya, klaim lima penyakit katastropik, yakni jantung, diabetes, kanker, stroke dan gagal ginjal, mencapai Rp28 triliun.

Ketiga, mengkoordinasikan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta atau coordination of benefit. Pahala berpendapat hal ini bertujuan untuk mengalihkan sebagian klaim-klaim BPJS dan mengurangi inefisiensi di tingkat kelembagaan.

"Sebenarnya 20-30 persen klaim yang di BPJS bisa dibagi dengan swasta. Mana yang di-cover swasta, mana BPJS. Kita duga sekitar Rp600-Rp900 M bisa ditanggung oleh swasta," kata Pahala.

Keempat, tambah dia, KPK meminta Kemenkes untuk mengimplementasikan co-payment 10 persen sesuai Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018.

"Jadi, peserta mandiri-bukan pegawai perusahaan atau lembaga-itu dianggap yang mampu kelas I dan II, iuran mampu, harusnya waktu dia klaim dia tanggung 10 persen," tuturnya.

Komentar

Loading...