Unduh Aplikasi

Isu Poligami di Ruang Interpelasi

Isu Poligami di Ruang Interpelasi
ilustrasi: ht.wordpress

SEJUMLAH kebijakan Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, mengundang hasrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mengajukan hak interpelasi. Kemarin, setelah sempat tertunda karena Irwandi menjalankan ibadah Umrah, sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh DPR Aceh dijawab meski tak langsung disampaikan oleh Irwandi.

Hal ini jelas tak memuaskan DPR Aceh. Apalagi Irwandi, yang pernah sesumbar ingin akan menghadapi interpelasi ini, hanya mengirimkan wakilnya, Nova Iriansyah, untuk hadir dan menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Jawabannya pun sudah dapat ditebak, “Semua itu telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.”

Namun belakangan, muncul pertanyaan yang lebih pribadi. Pertanyaan itu datang dari Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage. Dia bertanya tentang hubungan Irwandi dengan seorang perempuan yang disebutnya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Selain juga permasalahan ribut-ribut tentang pembagian jatah proyek yang dikerjakan dengan model penunjukan langsung.

Sebagai seorang anggota legislatif, tentu Azhari merasa berkepentingan untuk memastikan pemerintahan berjalan dalam koridor, sesuai dengan tata kelolanya. Dia mengungkit-ungkit aturan tentang hak seorang aparatur negara dalam beristri.

Namun Azhari seharusnya tidak terbawa suasana hati dan mencari-cari alasan untuk “bertanya” kepada Irwandi. Untuk urusan beristri, alangkah lebih bijaksana jika Azhari menanyakan langsung kepada Irwandi tanpa perlu membawa permasalahan ini ke ruang sidang di gedung Parlemen Aceh.

Urusan Irwandi beristri lebih dari satu adalah urusan pribadi yang bersangkutan. Tidak perlu dibesar-besarkan apalagi dijadikan alat untuk menyerang. Jangan sampai isu poligami diseret-seret ke publik apalagi dimasukkan dalam daftar pertanyaan dalam interpelasi.

Ada banyak langkah yang bisa dilakukan jika DPR Aceh benar-benar ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Termasuk juga persoalan investasi yang tak kunjung datang ke Aceh dan pengurangan angka pengangguran. Urusan bendera dan Undang-Undang Pemerintah Aceh juga lebih menarik untuk dibicarakan di tingkatan yang lebih serius.

Terlepas dari aturan yang buat di zaman Orde Baru itu, peraturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, Azhari juga perlu mengingat bahwa di dalam Islam tak ada larangan seseorang untuk beristri lebih dari satu sepanjang yang bersangkutan bisa menjamin hak jasmani dan rohani sang istri terpenuhi. Apalagi, jika memang benar adanya, Irwandi bukan satu-satunya pimpinan daerah yang beristri lebih dari satu.

Komentar

Loading...