Unduh Aplikasi

Isu Poligami dan Angka Kemiskinan Jadi Dilema di Aceh

Isu Poligami dan Angka Kemiskinan Jadi Dilema di Aceh
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

LHOKSEUMAWE - Provinsi Aceh sedang dihebohkan dengan wacana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melegalkan poligami dalam qanun tentang hukum keluarga. Pro dan kontra terjadi dikalangan masyarakat dengan hadirnya wacana itu, meskipun dari segi agama Islam sebenarnya memang dibolehkan asalkan bisa berlaku adil sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam ilmu fiqih.

Ditengah hangatnya isu poligami di kalangan masyarakat, dilansir dari detik.com bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti dikutip pada Minggu (7/7/2019) hingga September 2018 setidaknya ada 831.500 penduduk yang berada dalam jaring kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan 15,68 persen dari keseluruhan penduduk di Aceh.

Dengan catatan angka kemiskinan 15,68 persen, Aceh menjadi provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di Pulau Sumatera, bahkan selisihnya pun cukup jauh. Di posisi kedua terdapat Sumatera Utara dengan angka kemiskinan yang hanya 8,94 persen dan Sumatera Barat di posisi selanjutnya dengan 6,55 persen penduduk miskin di wilayahnya.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan kolerasi tentang qanun yang mengatur poligami dan indeks kemiskinan merupakan sebuah dilema di Aceh. Askhalani menyebut itu dengan politik kebijakan peusahop, seharusnya eksekutif dan legislatif bisa mendorong qanun yang lebih dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Qanun yang bagaimana, yakni bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak dan memiliki kolerasi dengan upaya pemerintah dalam mendorong perbaikan terhadap isu-isu penting, yang kemudian beraplikasi pada indeks kebijakan publik," kata Askhalani kepada AJNN, Minggu (7/7).

Seharusya, kata Askhalani, eksekutif dan legislatif harus memikirkan bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan yang lebih penting adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan menjadi barometer untuk mendorong perbaikan dan bukan menimbulkan kontra dengan publik.

Baca: Bahas Qanun Poligami, Aceh Punya Angka Kemiskinan Tertinggi di Sumatera

Menurutnya qanun keluarga dan isu poligami merupakan produk kebijakan sesaat, karena setelah disahkan dipastikan qanun itu tidak akan menjadi referensi.

"Setelah disahkan tapi cenderung tidak dipergunakan dan lebih baik diperioritas kan hal lain saja, dari pada habis waktu dan anggaran untuk produk qanun yang tidak memberi azas manfaat bagi kepentingan publik secara keseluruhan,” jelasnya.

Jika melihat pada hasil indeks BPS yang menempatkan Aceh sebagai daerah miskin, kata Askhalani, seharusnya ini yang harus dipikirkan dan bukan membuat produk legislasi yang kemudian menimbulkan kontra dan sangat tidak berimplikasi pada upaya menurunkan angka kemiskinan, dan perbaikan taraf hidup masyarakat dan ekonomi secara langsung.

“Pesan penting adalah karena qanun ini menimbulkan kontra dan butuh penjelasan secara detail, maka lebih baik qanun ini tidak dibahas tergesa-gesa," kata Askhalani.

Karena jika pun tetap dilanjutkan efeknya adalah kebijakan ini nanti hanya akan menjadi dokumen using. Yang mana dokumen itu nanti tidak dipakai oleh publik, lebih bagus karena qanun ini menimbulkan kontra dari publik maka lebih detail penjelasan akan semakin baik.

Sementara itu, Aktivis Mahasiswa IAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Fakhrul Razi mengatakan, masalah kemiskinan Aceh, Pemerintah Aceh harus berani melakukan terobosan besar. Jika semangat entreprenersip digalakkan, maka pemerintah akan bisa mengurangi kemiskinan yang ada di Aceh,

“Semangat entrepreneursip pun harus diawasi program pembinaan terhada wirausaha pemula, harus dilakukan dengan masif, selama ini kita lihat sedang masifnya menebar virus enterprener. Pemerintah Aceh harus berani memberikan bantuan modal dengan syarat harus efektif dan efesien, dengan pengawasan. Jika ini dilakukan Pemerintah Aceh mampu mengurai kemiskinan yang mencapai 15,68 persen,” jelasnya.

Komentar

Loading...