Unduh Aplikasi

ISMI Dukung Agar Provinsi Aceh Dapat Dana Bagi Hasil Sawit

ISMI Dukung Agar Provinsi Aceh Dapat Dana Bagi Hasil Sawit
Ketua MPW ISMI Aceh, Nurchalis SP. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh sangat mendukung dan ikut mendorong agar provinsi-provinsi penghasil sawit di Indonesia, khususnya provinsi Aceh mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPW ISMI Aceh, Nurchalis SP menanggapi gagasan senator asal Riau Edwin Pratama Putra yang mendorong Ketua DPD RI La Nayalla Mattalitti mengambil inisiasi guna mewujudkan harapan provinsi penghasil sawit dapat DBH sawit.

Nurchalis menyebutkan, selama ini deviden (DBH sawit) hanya dikelola oleh beberapa pengusaha nasional saja. Padahal, kata dia, dengan dibagikan untuk provinsi tentunya dana itu akan dialokasikan untuk petani-petani sawit yang kekurangan modal, baik persoalan kredit maupun bantuan-bantuan hibah.

Menurutnya, untuk mendapat DBH sawit provinsi Aceh harus melakukan reviuw kebijakan atau trobosan baru, karena selama ini yang ekspor CPO adalah Medan dan Medan mendapat pajak ekspor.

Padahal CPO yang diekspor Medan sebagian dari Aceh. CPO Aceh singgah di Medan dan Medan mengeluarkan faktur keterangan asal barang.

"Dengan faktur keterangan asal barang itu menandakan bahwa apa yang di ekspor dari Medan pajak ekspor akan dikembalikan ke daerah tersebut (Medan)," kata Nurchalis kepada AJNN, Rabu (2/9). 

Seandainya ada yang mengekspor langsung dari Aceh, katanya, tentu akan menambah edded velue baik kepada petani, daerah dan PKS-PKS di Aceh. Disisi lain kualitas CPO juga akan lebih baik, tidak seperti sekarang CPO yang dikirim ke Medan harus menghabiskan waktu sekitar tiga hari dua malam, akibatnya kualitas CPO jadi kurang bagus.

Menurutnya, bila nanti dana bagi hasil sawit tersebut dialokasikan kepada tiap-tiap kabupaten atau provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah Pusat, tentunya pemerintah Aceh dengan kabupaten/kota harus mempersiapkan beberapa langkah.

Baca: Dorong Dana Bagi Hasil Sawit, DPD Siap Wujudkan Harapan 21 Provinsi

Pertama, kata dia, Provinsi Aceh harus mampu menghitung berapa jumlah CPO yang dihasilkan oleh seluruh PKS yang ada di Aceh, karena data itu masih bias sampai hari ini.

Kedua harus memperioritaskan kebijakan kalau bisa pengiriman (ekspor) CPO itu harus dari Aceh. Lebih bagus lagi bila CPO dipergunakan untuk industri hilir sawit seperti minyak makan di Aceh. Disamping menyerap tenaga kerja, pendapatan, petani juga diuntungkan, daerah menguntungkan dan kemiskinan bisa terkurangi.

"Tinggal lagi sejauh mana kesiapan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Aceh. Tentunya harus ada database yang bisa disajikan berapa jumlah produktif CPO yang dihasilkan perhari, bulan dan tahun dari kabupaten yang petani atau pabrik kelapa sawitnya banyak," ujarnya.

Bila tidak ada database tersebut, katanya, bagaimana mau dialokasikan dana bagi hasil sawit, tentunya pasti akan terjadi bias. 

"Jangan sampai waktu ditanya berapa produksi CPO di Aceh, pokonya sekian, pokonya sekian. Datanya hanya itu, pokonya sekian. Kalau begitu kita tidak profesional," sebutnya.

Nurchalis menyarankan agar dasar pembagian DBH sawit harus dipelajari kembali dengan teliti sehingga Aceh bisa mendapatkan jatah dana bagi hasil itu.

Kalau kejadian seperti sekarang DBH sawit hanya dinikmati oleh pengusaha besar saja, katanya, maka Aceh termasuk yang dirugikan, sebab banyak infrastruktur jalan hancur akibat mobil angkutan CPO lalu-lalang di Aceh.

"Kalau dari barat selatan itu gunung Gurute hampir runtuh, tetapi petani-petani sawit kita tidak mendapatkan yang namanya hibah-hibah, sekarang hanya replanting yang didapat dan itu baru-baru saja, dan tentunya tidak cukup dengan replanting itu," ungkapnya.

Komentar

Loading...